Mendorong Pemulihan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Prioritas dengan Refocusing Kebijakan Dana Desa 2021

Kasmirudin
Mendorong Pemulihan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Prioritas dengan Refocusing Kebijakan Dana Desa 2021
Fahmi Prayoga.

DANA Desa dalam kurun waktu 2015-2019 telah digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur perdesaan. Data dari Kementerian Desa PDTT mencatat telah terbangun 59,6 ribu unit PAUD, 11.599 unit Polindes, 333,9 ribu unit MCK, 231,7 ribu km Jalan Desa, dan masih banyak infrastruktur lainnya. Pembangunan desa yang dihitung melalui Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT menunjukkan bahwa jumlah Desa Mandiri meningkat yang mulanya 173 desa pada 2015 menjadi 824 desa pada tahun 2019. Hal lainnya, status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal secara jumlah pada 2015 ada 41.315 desa berhasil diturunkan menjadi 27.423 desa padda tahun 2019.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan. Diantaranya adalah kegiatan dari Dana Desa yang belum dioptimalkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan potensi desa yang secara masif akan mendorong kemandirian dan meningkatkan perekonomian desa, selain itu masih adanya kepala desa yang terlibat dalam persoalan hukum terkait pengelolaan keuangan desa, dan tentu masih belum maksimalnya kapasitas sumber daya manusia aparatur di desa. Dana Desa tahun 2021 perlu dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan kebijakannya tentu dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan yang bermuara pada dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan sektor prioritas.

Pada tahun 2021 penggunaan dana desa akan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mendukung sektor prioritas yang ada di desa. Beberapa kegiatan Dana Desa yang dilaksanakan untuk mendukung sektor prioritas antara lain melalui a) pengembangan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan desa wisata; b) peinngkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur desa yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan padat karya tunai; c) program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas polindes dan poskesdes, peningkatan gizi masyarakat, pencegahan penyakit menular, dan penurunan stunting di desa; d) program ketahanan pangan dan ketahanan hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa, serta; e) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan desa digital.

Sementara itu kegiatan dana desa yang dapat dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi desa antara lain melalui, a) pengembangan potensi desa melalui pengembangan potensi desa wisata, produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan serta peningkatan peran BUMDes; b) penguatan program padat karya tunai dan jarring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT); c) pemberdayaan UKM, dan sektor usaha pertanian di desa; serta d) peningkatan produktifitas dan transformasi ekonomi desa melalui desa digital.

Secara lebih rinci, penggunaan Dana Desa tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentnag Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021. Permendesa tersebut akan menjadi acuan untuk pelaksanaan refocusing dana desa yang diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru di desa. Dengan kolaborasi antar elemen, diharapkan bahwa penggunaan dana desa di tahun 2021 dapat dilaksanakan sehingga apa yang telah dituangkan dalam Permendesa tersebut dapat tercapai dengan outcome yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. (BBR) 


Penulis : Fahmi Prayoga (Peneliti dan Analis Kebijakan Publik SmartID, Institute for Development and Governance Studies)

Editor   : Kasmir