Menunggu Akte Kelahiran Bangka Utara, Berdoa Moratorium Segera Dicabut.. (bagian 2)

Ahada
Menunggu Akte Kelahiran Bangka Utara,  Berdoa Moratorium Segera Dicabut.. (bagian 2)
Rapat Parupurna DPRD Bangka Belitung terkait rekomendasi pembentukan Kaupaten Bangka Utara, di Gedung DPRD Babel, Jumat (17/1/2020). (Foto: ist)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Pada hari Jumat (17/1/2020) menjadi hari yang bersejarah bagi masyarakat Bangka Utara.

Pasalnya, sekitar dua ribu warga mendatangi Kantor DPRD Babel untuk mengucapkan terima kasih karena secara De Jure kabupaten kedelapan di Bangka Belitung ini telah lahir.

"Saat ini kita tinggal menunggu akte kelahiran itu keluar dari DPR RI Komisi 2 dan Mendagri. Yang jelas dukungan dari seluruh komponen termasuk juga DPRD dan DPR RI dari pusat juga mereka berkomitmen akan mengawal untuk akte kelahiran tersebut,” ungkap Heru Kailani, Ketua Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bangka Utara (Forkoda PPDOB Bangka Utara).

Saat ini calon daerah otonomi baru terkendala dengan moratorium. Namun tidak berhenti disitu, Forkoda PPDOB Bangka Utara mengupayakan melalui lobi politik oleh perwakilan yang duduk di DPD RI dan DPR RI.

Seandainya moratorium dicabut maka sebisa mungkin calon daerah otonomi baru Bangka Utara bisa menjadi kabupaten. Namun bila masih terkendala moratorium maka akan mencoba dengan dekresi Presiden.

“Karena sudah kita dengar juga bahwa kemungkinan besar Papua itu akan segera mekar dan kemungkinan kita juga mencoba melakukan lobi-lobi baik di pemerintah maupun DPR, DPD agar Bangka Utara bisa bersama-sama dengan Papua yanga akan dimekarkan walaupun moratorium masih belum dicabut,” jelasnya.

Sepak terjang FMBU dalam mewujudkan Bangka Utara menjadi kabupaten juga dengan menjadi salah satu organisasi yang menginisiasi lahirnya Forum Komunikasi Nasional Percepatan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PDOB) yang terdiri dari 173 calon daerah otonomi baru.

Forum ini menjadi wadah semangat untuk mewujudkan pemekaran di daerah. Forkonas PDOB akan selalu menggaungkan dan melakukan upaya-upaya agar moratorium tersebut dicabut dengan cara ditandatangani RPP Detada dan Desertada oleh Presiden.

“Karena berdasarkan hukum tata negara apabila undang tersebut sudah diundangkan nomor 23 tahun 2014 maka dalam waktu 2-3 tahun turunannya itu harus ada, sedangkan undang-undang mengenai otonomi daerah tadi sudah diundangkan pada PP Detada dan Desertada itu seharunya sudah diterbitkan namun karena ada moratorium belum ditandatangani oleh presiden, itulah yang sedang diperjuangkan oleh kawan-kawan di forkonas,” jelas Heru.

“Jadi terlepas moratorium belum dicabut nanti kita akan mencoba melakukan upaya-upaya dan kalau ada daerah yang dimekarkan maka Bangka Utara akan masuk kesitu sehingga menjadi daerah persiapan baru kabupaten Bangka Utara,” lanjutnya.

Dikatakan Heru, dengan adanya daerah otonomi baru yang jelas akan ada pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan akan banyak dampak yang didapat, baik untuk provinsi maupun secara nasional.

Jika Bangka Utara bisa mandiri kemungkinan untuk percepatan pembangunan akan sangat mudah terwujud karena didukung oleh berbagai potensi, seperti sumber daya alam, pelabuhan, pertambangan, pariwisata dan yang lainnya yang saat ini belum dikelola secara optimal.

Bangka Utara diproyeksikan menjadi gerbang perekonomian Bangka Belitung karena dekat dengan Singapura yang menjadi pusat perdagangan.

Selain itu, dikatakan Heru, Bangka Utara merupakan daerah strategis untuk pertahanan laut, ditambah lagi adanya konflik Indonesia dengan Cina di wilayah Natuna. Maka sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara di perairan laut. (BBR)

Penulis: Irwan AR