Menunggu Akte Kelahiran Bangka Utara, Perjuangan Yang Jatuh Bangun..  (bagian 1)

Ahada
Menunggu Akte Kelahiran Bangka Utara, Perjuangan Yang Jatuh Bangun..  (bagian 1)
Spanduk dukungan pembentukan Kabupaten Bangka Utara. (Foto: ist)

PANGKALPINANG, BABEL REVIEW.CO.ID – Perjalanan panjang harus dilalui masyarakat Belinyu dan Riau Silip untuk memekarkan diri.

Berbagai ujian dan cobaan pun kerap menghampiri. Banyak energi yang terkuras untuk menjadi daerah yang mandiri.

Kini terwujudnya Bumi Sebubung Setampi bukan hanya mimpi. Kabupaten Bangka Utara tinggal beberapa langkah lagi resmi berdiri.

Semangat perjuangan calon daerah otonomi baru Bangka Utara menjadi kabupaten bukan hanya beberapa belakangan ini saja.

Sejak rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Utara yang terdiri dari Belinyu, Riau Silip dan sekitarnya bakal menjadi salah satu kabupaten sudah digelorakan.

Bahkan secara historis, wilayah Bangka Utara pada zaman Belanda merupakan kewedanan atau wilayah administrasi yang setingkat dengan kabupaten.

“Sebenarnya kalau kita lihat saat pembentukan provinsi salah satu pemekaran yang diusulkan adalah Bangka Utara, tapi di dalam perjalanan ternyata Kabupaten Bangka Utara tidak muncul, yang muncul itu Bangka Tengah. Jadi memang fondasinya itu dari awal pembentukan Provinsi Bangka Belitung seharusnya Bangka Utara sudah menjadi kabupaten. Ditambah lagi dari sejarahnya bahwa belinyu, riau silip dan sekitarnya itu secara historis Belinyu dan sekitarnya merupakan North Bangka atau Bangka Utara,” ungkap Heru Kailani, Ketua Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bangka Utara (Forkoda PPDOB Bangka Utara).

Perjuangan Bangka Utara jatuh bangun. Beberapa organisasi pernah terbentuk untuk mewujudkan Kabupaten Bangka Utara, namun presidium tersebut perjuangannya stagnan.

Pada 2014 dengan semangat baru, Heru Kailani bersama beberapa putra Bangka Utara menggaungkan lagi semangat untuk memperjuangkan Belinyu dan Riau Silip menjadi kabupaten dengan membentuk Forum Masyarakat Bangka Utara (FMBU).

“Dalam perjalanannya pernah juga ada masyarakat yang pesimis dan kita juga melihat dukungannya sangat minim sekali, walaupun begitu kita terus berjuang,” kenangnya.

Untuk merealisasikan Bangka Utara menjadi daerah otonomi baru, FMBU membuat aksi nyata dengan naskah kajian akademis yang bekerja sama dengan Universitas Bangka Belitung.

Pada tahun 2015 itu tersusunlah naskah kajian akademis pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

Tak hanya itu, pada 2017 FMBU sudah menghantarkan Bangka Utara masuk dan mendapatkan surat keputusan (SK) dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tentang rekomendasi daerah otonomi baru sebanyak 173 daerah termasuk Bangka Utara.

“Pada 2018 ada inisiatif dari seluruh komponen Bangka Utara yang ada di Bandung, Jogja, Jakarta, Bangka dukung Bangka Utara. Saat itu kita berkumpul di Bogor, kita presentasikan progress perjuangan Forum Masyarakat Bangka Utara selama ini dan disitu timbul semangat dari tokoh masyarakat Bangka Utara yang ada di rantau. Semua berkumpul dan bertekad untuk memperjuangkan Bangka Utara,” ujar Heru.

“Dari situlah kita bergabung seluruh komponen baik dari presidium atau segala macam dalam suatu wadah namanya Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bangka Utara (Forkoda PPDOB Bangka Utara). Alhamdulillah dengan terbentuknya Forkoda ini semua komponen masyarakat yang ada di rantau baik itu pengusaha, aktifis, intelektual semuanya tergabung dalam forum ini,” tambahnya.

Berbagai tahapan untuk mewujudkan Bangka Utara menjadi kabupaten pun dilakukan, yakni mendapatkan rekomendasi dari DPRD Bangka dan Bupati Bangka, serta mendapatkan persetujuan dari DPRD Bangka Belitung dan Gubernur. (BBR)

Penulis: Irwan AR