Menyoal TR Kapolri Terkait Unjuk Rasa UU Ciptaker

Irwan
Menyoal TR Kapolri Terkait Unjuk Rasa UU Ciptaker
Eqi Fitri Marehan (Mahasiswa Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat)

Oleh: Eqi Fitri Marehan (Mahasiswa Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat)

SUNGAILIAT, BABELREVIEW.CO.ID – Sebuah Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Idham Aziz tersebar di lini masa media sosial.

TR tersebut berisi instruksi kepada jajaran Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk mengantisipasi unjuk rasa buruh terhadap penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Mengkritisi beberapa poin dalam surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dalam menanggapi isu aksi buruh yang menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Polri disebut tak punya hak mencegah aksi, dianggap diskriminatif, hingga disebut melakukan penyalahgunaan wewenang.

Dalam TR yang berisi 12 poin itu, membedah beberapa poin yang bermasalah. Pertama, pada bagian satu, Idham Azis memerintahkan dilaksanakan “giat fungsi intelijen dan deteksi dini serta deteksi aksi terhadap elemen buruh dan masyarakat guna mencegah terjadinya unras dan mogok kerja yang dapat menimbulkan aksi anarkis dan konflik sosial."

Poin itu bermasalah karena sebenarnya Polri tidak punya hak mencegak unjuk rasa. Bahkan sebaliknya, menurut Pasal 13 UU 9 Tahun 1998 dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.

Lalu pada bagian tiga, Idham memerintahkan “cegah, redam dan alihkan aksi” unjuk rasa yang dilakukan kelompok buruh maupun elemen aksi aliansinya guna mencegah penyebaran Covid-19, upaya tersebut merupakan diskriminatif karena menyasar peserta aksi.