Molen Sampaikan Tanggapan Terhadap Pandangan Umum Fraksi Terkait Tiga Raperda

Irwan
Molen Sampaikan Tanggapan Terhadap Pandangan Umum Fraksi Terkait Tiga Raperda
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang kelima masa persidangan I tahun 2021, Senin (11/10/2021).

Rapat Paripurna beragendakan tanggapan Wali Kota atas pemandangan umum fraksi terhadap tiga Raperda Kota Pangkalpinang setelah seminggu sebelumnya Wali Kota menyampaikan penjelasan terhadap Raperda dalam Rapat Paripurna keempat.

Dalam sambutannya, Molen, sapaan akrab Wali Kota, mengapresiasi atas masukan, saran, dukungan dan pertanyaan dari fraksi.

"Pada prinsipnya Pemerintah kota Pangkalpinang menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif atas 3 Raperda yang diajukan," katanya. 

Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrat terkait pengajuan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang tahun 2022-2041, Molen menekankan urgensi Perda RTRW yang baru, mengingat pada 2016 telah dilakukan Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 dengan hasil 19,83 persen (23 dari 116 pasal) mengalami perubahan. 

Selanjutnya dalam tanggapan atas pertanyaan Fraksi Partai Gerindra terkait pengajuan Raperda tentang Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha, Walikota menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan dan analisa, Retribusi Jasa Usaha masih belum sesuai target yang telah ditetapkan.

"Hal ini menunjukkan bahwa perlu dioptimalkan kembali pemungutan dari Retribusi Jasa Usaha. Tentunya ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk terus menggali potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD," tuturnya.

Terakhir, dalam menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait pengajuan Raperda tentang Retribusi Jasa Umum, Molen menegaskan kembali bahwa ada 10 jenis retribusi dari 14 jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terkait Retribusi Pelayanan Kesehatan, Molen menilai tarif pelayanan kesehatan yang tercantum dalam Perda sebelumnya masih dalam batas kewajaran dan dapat dijangkau masyarakat umum. (BBR)

Laporan: M. Aria

Editor: Irwan