PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID — Pemkot Pangkalpinang menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang bertempat di Ruang Pertemuan Bapperida Kota Pangkalpinang, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan ini dipimpin oleh Wali Kota Pangkalpinang, Saparuddin serta turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Para Jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan camat se-Kota Pangkalpinang.
Saparuddin menekankan bahwa proses penyusunan RKPD merupakan langkah krusial guna memastikan setiap program pembangunan yang dirancang dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi wadah untuk menyerap berbagai aspirasi pembangunan. Kami berharap usulan yang disampaikan dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Saparudin.
Menurut Saparudin, keikutsertaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan sangat berpengaruh dalam mendukung keberhasilan program yang dijalankan pemerintah.
“Sering kali ada keluhan program tidak terealisasi, padahal sebelumnya tidak pernah diusulkan dalam musrenbang. Karena itu saya mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan usulan melalui kelurahan dan kecamatan,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa aspirasi pembangunan yang belum tertampung tetap dapat diajukan secara langsung kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam proses perumusan program pembangunan ke depan.
“Bapperida juga kami minta tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pembangunan,” tambahnya.
Saparudin juga menjelaskan terkait perencanaan pembangunan daerah yang harus sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Saparudin menyebutkan bahwa ada beberapa program yang dinilai strategis nasional dapat memberikan dampak nyata dalam membantu pembangunan Kota Pangkalpinang.
“Perencanaan daerah harus sejalan dengan program nasional agar pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan saling mendukung,” ujarnya.
Adapun kegiatan penting yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk Kota Pangkalpinang yaitu pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam, pembangunan koridor kawasan industri, serta peningkatan Sistem Pengediaan Air Minum (SPAM).
“Program-program tersebut perlu didukung dengan kegiatan di tingkat daerah agar percepatan pembangunan dapat berjalan optimal,” jelasnya.
Tak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kota Pangkalpinang turut gencar mendorong penguatan perekonomian warga, terutama melalui pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal daerah.
Saparudin menyebutkan bahwa potensi unggulan seperti sentra pengolahan nanas dan industri pengolahan ikan di kawasan Ketapang perlu terus dioptimalkan melalui tata kelola yang lebih profesional dan terencana.
“Kita ingin potensi lokal ini tidak hanya berkembang dari sisi produksi, tetapi juga diperkuat dari segi manajemen dan pemasaran,” katanya.
Pemkot Pangkalpinang juga menyoroti fokus utama dalam transformasi pelayanan publik berbasis teknologi melalui pengembangan konsep Smart City.
“Salah satu fokus kami adalah membangun Pangkalpinang berbasis teknologi, termasuk melalui pengembangan data center dan aplikasi layanan terpadu untuk memudahkan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Saparudin turut memaparkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah diraih daerah. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang pada tahun 2025 berhasil mencapai angka 4,54 persen, menunjukkan pemulihan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat mengalami penurunan.
Di samping itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pangkalpinang pada tahun 2025 berhasil menembus angka 81,64, menjadikannya yang tertinggi di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“IPM yang tinggi menunjukkan kualitas hidup masyarakat semakin baik. Ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam penentuan Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (dinda)
