Mutasi Pejabat Dinilai Pelanggaran Disiplin, Ini Kata Kepala Dinas Kominfo Pangkalpinang

kasmirudin
Mutasi Pejabat Dinilai Pelanggaran Disiplin, Ini Kata Kepala Dinas Kominfo Pangkalpinang
Kepala Dinas Kominfo Kota Pangkalpinang, Sarbini saat memberikan keterangan pers terkait persoalan mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Pangkalpinang, Jumat (12/6/2020). (Foto: Gusti)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW CO.ID -- Meluasnya pembicaraan di berbagai kalangan dan pemberitaan beberapa media mengenai mutasi yang dilakukan oleh Pemkot Pangkalpinang bukan karena pelanggaran disiplin, membuat Kepala Dinas Kominfo Kota Pangkalpinang, Sarbini angkat bicara.

"Isu mutasi yang dikait-kaitkan dengan pelanggaran disiplin dan etika jabatan pegawai, bahwa hal itu tidak benar. Karena mutasi tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Sarbini di Pangkalpinang, Jumat (12/6/2020).

Ia mengatakan, mutasi pegawai dapat dikatakan antara lain promosi yaitu mutasi pegawai yang dilantik pada jabatan yang lebih tinggi atau kenaikan eselon untuk pejabat struktural.

"Rotasi, yaitu proses mutasi pegawai yang pindah ke jabatan lain yang eselonnya masih sama atau setara.  Selanjutnya Demosi, yaitu mutasi pegawai yang karena telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin sehingga dipindahkan pada jabatan yang satu tingkat lebih rendah atau pembebasan dari jabatan yang dikategorikan sebagai bentuk hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS," jelas Sarbini.

Menurutnya, pada mutasi tanggal 3 Juni 2020 lalu, tidak ada satupun pegawai yang mengalami demosi atau dihukum karena melakukan pelanggaran disiplin berat. Karena itu mutasi yang dilakukan semata-mata untuk penyegaran dan memperkaya khasanah pengalaman dalam bertugas, yang diharapkan menjadi pemicu peningkatan kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

"Mutasi hal yang biasa, bahkan Pemerintah Kota Pangkalpinang hampir setiap bulan melakukan mutasi untuk puluhan pejabat baik mutasi dalam bentuk promosi maupun rotasi sesuai kebutuhan organisasi. Sehingga mutasi pada 3 Juni 2020, dimaksud dipastikan bukan karena pelanggaran khususnya terkait dengan bocornya honor Tim Kreatif Kota Pangkalpinang," katanya.

Ia mengimbau kepada siapa pun agar tidak memberikan stigma kepada seseorang atau beberapa orang pegawai, sebelum secara nyata, sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin baik ringan, sedang maupun berat.

"Kepada  pegawai yang dimutasi agar segera menyesuaikan di tempat kerja yang baru dan fokus pada pekekerjaan, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing serta tidak perlu gerasa gerusu jika memang tidak bersalah," tutupnya. (BBR)


Penulis : Gusti Randa

Editor : Kasmir