Nelayan Teluk Kelabat Curhat Aktivitas Tambang Ilegal, DPRD Babel Minta Aparat Lakukan Tindakan

kasmirudin
Nelayan Teluk Kelabat Curhat Aktivitas Tambang Ilegal, DPRD Babel Minta Aparat Lakukan Tindakan
Nelayan Teluk Kelabat, Kabupaten Bangka Barat saat mengadukan nasib mereka di gedung DPRD Bangka Belitung, Rabu (1/7/2020). (Foto: Diko Subadya)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Penolakan terhadap aktivitas tambang laut di Teluk Kelabat, Kabupaten Bangka Barat terus disuarakan. Hal ini ditunjukkan dengan kedatangan para nelayan Teluk Kelabat bersama sejumlah mahasiswa ke gedung DPRD Bangka Belitung (Babel) untuk menyampaikan keresahannya.

Kepala Dusun Mesu, Maryono mewakili para nelayan yang hadir, mengungkapkan keresahannya terhadap keberadaan tambang laut ilegal di daerah mereka. Apalagi aktivitas tersebut sudah lama dan sangat mempengaruhi hasil tangkapan nelayan.

"Kami sudah sangat resah dengan keberadaan tambang itu, hasil tangkapan kami semakin berkurang. Sementara mata pencaharian kami hanya bergantung dari menangkap ikan, kami harus mengadu kemana lagi?" ungkap Maryono. 

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Babel M. Amin menjelaskan, secara zonasi daerah Teluk Kelabat bukan kawasan bebas tambang. Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan penegakkan hukum untuk menertibkan tambang ilegal itu.

Menurut Amin, Perda dari pemerintah daerah, tentunya pemerintah daerah akan melakukan penegakkan hukum terhadap tambang-tambang ilegal tersebut. Karena zonasinya kan sudah dibagi-bagi.

“Kami akomidir keinginan mereka dan kami minta penegakkan hukum secara bersama-sama oleh Satpol PP dan Forkompimda. Kami minta cepat, kami tidak mau ada rapat-rapat tapi tidak ada putusan. Jadi kami minta tiga hari ada laporan, terus disana ada tindakan. Seperti apa laporannya nanti? Kalau sudah selesai, kumpul kembali disini bersama forkompimda," tegasnya. (BBR)


Penulis : Diko Subadya

Editor   : Kasmir