New Normal dan Teknologi Sosial

Ahada
New Normal dan Teknologi Sosial
Prof Bustami Rahman, Guru Besar Ilmu Politik UBB dan Ketua LAM NSS. (Ist)

NEW NORMAL DAN TEKNOLOGI SOSIAL

Oleh: Prof Bustami Rahman

Guru Besar Ilmu Politik UBB dan Ketua LAM NSS

 

BABELREVIEW.CO.ID -- New Normal atau apapun istilah yg diberikan (Transisi, PSBT, ataupun Abnormal Sementara) adalah aturan yg diterapkan untuk membentuk kebiasaan sikap dan perilaku yg tidak biasanya kita lakukan sehari-hari.

Sekarang, kebiasaan itu harus kita lakukan karena dipaksa oleh kondisi dan situasi merebaknya covid-19.

Skenario New Normal ini, karena telah dibuatkan peraturannya oleh Pemerintah Pusat dan juga oleh masing-masing Pemerintah Daerah (berdasarkan kebijakannya masing-masing), maka ia telah menjadi kebijakan publik.

Suatu kebijakan publik tidak boleh digantung sebagai aturan tertulis dan dilekatkan di dinding atau tersimpan di dalam map, tetapi harus diimplementasikan langsung ke publik.

Ada dua macam pengertian tentang publik. Publik sebagai pemerintah dan publik sebagai rakyat.

Di dalam negara demokrasi, kebijakan publik begitu diterapkan, terkenalah kepada kedua pihak itu tanpa kecuali.

Salah satu aturan kebijakan publik yg populer sekarang adalah berkenaan dengan protokol kesehatan, yakni publik harus melakukan beberapa hal yg sebelumnya tidak pernah atau jarang sekali mereka lakukan.

Publik harus mengenakan masker jika keluar rumah atau menerima tamu di rumahnya atau di kantor. Publik harus menjaga jarak fisik satu sama lain.

Publik harus mencuci tangan sebelum atau sesudah bertemu di dalam ruang publik dan lain sebagainya.

Kebijakan publik yg akan diterapkan di tengah publik secara teoretis haruslah diantarai oleh suatu perencanaan sosial.

Substansi dan esensi dari perencanaan sosial (social planning) itu adalah teknologi sosial ( social technology) namanya.

Istilah lain dari teknologi sosial adalah rekayasa sosial atau social engineering.

Keberhasilan negara Selandia Baru mengatasi covid-19 saya dengar adalah karena rapinya penerapan teknologi sosial.

Mereka tidak hanya berkutat pada para dokter saja, tetapi segera memanfaatkan para Sosiolog, Psikolog dan Antropolog untuk merancang perencanaan sosial berbasis teknologi sosial yg ilmiah, dan itu membutuhkan konsep dari para ahli ilmu sosial. Tidak boleh sembarangan agar benar-benar efektif.

Saya kasih contoh misalnya bagaimana menerapkan skenario new normal di tengah publik kita sehari-hari.

Sebelumnya telah saya sampaikan di berbagai media bahwa secara garis besar ada dua belahan publik.

Pertama adalah yg berada di dalam struktur formal atau secara konsep disebut 'structured community'.

Contoh publik yg berada dalam 'structured community' ini adalah publik yg berada di dalam struktur kelembagaan formal. Misalnya, para ASN (termasuk Polri), BUMN, BUMS, TNI, lembaga pendidikan swasta dan berbagai perkantoran lainnya.

Menurut perkiraan saya jumlah publiknya bersama seluruh keluarga mereka paling banyak tidak lebih daripada 30%.

Penerapan aturan new normal...

{Pagebreak}

Penerapan aturan New Normal di kalangan 'structured community' jauh lebih mudah karena ia berstruktur formal.

Dalam struktur formal yg ketat selalu ada minimal dua faktor, yakni hirarki komando dan aturan yg bersifat normatif atau 'normative rules'.

Dengan dua 'kekuatan' ini, publik bisa selalu terkendali dan diarahkan yg dikawal pula oleh mekanisme  'reward-sanction'  yg jelas.

Sebaliknya, dan atau di sampingnya terdapat publik yg berada di dalam 'unstructured community', publik yg lebih tidak berstruktur ketat yg jumlahnya jauh lebih besar katakanlah sekitar 70%  yg bertebaran di mana-mana, di rumah-rumah, jalan, pasar dan lain sebagainya.

Mereka tidak memiliki hirarki komando dan aturan normatif yg ketat dan terbatas sehingga jauh lebih sulit dikontrol dan juga lebih tidak mudah untuk disosialisasi.

Coba kita simulasi situasi di 'pasar rakyat' bagaimana gambaran teknologi sosial yg mungkin bisa dibuat oleh Pemerintah.

Saya sebut pasar rakyat, karena memang semulajadinya pasar-pasar tersebut muncul dan terbentuk oleh rakyat itu sendiri.

Tipologinya bersifat 'bottom-up' dan setelah berkembang semakin ramai barulah Pemerintah 'turun tangan' untuk mengaturnya.

Dengan demikian, kita lihat kondisi Pasar Besar dan Pasar Pagi di Pangkalpinang, dua contoh pasar yg terbentuk secara 'bottom-up'.

Ini tentu saja berbeda dengan mall-mall yg disebut pasaraya itu yg terbentuk secara 'top-down' yg tentu saja lebih mudah diatur karena sejak awal sudah 'structured'.

Kalau kita ingin menerapkan aturan New Normal di Pasar Pagi misalnya, maka penerapannya harus lebih bijak,  dan konsisten.

Mengapa? Karena yg berjualan dan pembelinya sebagian besar datang dari 'unstructured community' yg merupakan titik lemah kontrolnya oleh Pemerintah.

Jadi wajar jika di lokasi pasar (dan juga di jalan-jalan) sering terjadi 'benturan' antara petugas dan publik. Ini wajar saja karena strukturnya yg berbeda itu.

Mungkin anggota Pol PP akan lebih banyak mengawal kebijakan publik dalam mengontrol pemakaian masker dan mengontrol jarak.

Mungkin pula kontrol pemakaian masker lebih mudah ketimbang kontrol jarak, apalagi cuci tangan. di tiap sudut pasar dipasang pengeras suara yg selalu mengingatkan aturan itu.

Lakukan dengan santun dan konsisten terus menerus. Yg taat kepada aturan berikan reward.

Siapa yang taat dalam minggu itu umumkan di pengeras suara dan kasih hadiah. Demikian sekedar contoh. (BBR)