Ombudsman Babel Beri Saran Kajian Pembebasan Biaya Siswa Miskin di SLB Swasta

Irwan
Ombudsman Babel Beri Saran Kajian Pembebasan Biaya Siswa Miskin di SLB Swasta
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kep. Babel, Shulby Yozar Ariadhy

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Pemprov Kepulauan Bangka Belitung semakin gencar melakukan upaya-upaya perbaikan, hal ini merupakan angin segar dalam koridor pelayanan publik.

Salah satunya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Muhammad Soleh, resmi menandatangani Petunjuk Teknis Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah Biaya Pendidikan Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Madrasah Aliyah Negeri   (MAN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Disdik Provinsi Kepulauan Babel Rita Aryani, dalam pertemuan tindaklanjut dari hasil pelaksanaan saran kajian Ombudsman RI Perwakilan mengenai Aksesibilitas Anak dengan Disabilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Luar Biasa dengan lokus kajian di Kota Pangkalpinang pada akhir tahun 2020 yang lalu.

Pertemuan dengan mengundang Ombudsman RI Perwakilan Babel dan beberapa stakeholder Pendidikan di Babel tersebut dilaksanakan di di Aula Rapat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (18/2/2021).

“Menyampaikan tindaklanjut atas saran kajian Ombudsman Babel tentang Pendidikan anak disabilitas tahun lalu. Sebagaimana kita ketahui bersama ada sekitar empat saran termasuk di dalamnya yaitu tentang pembebasan biaya SPP anak disabilitas yang berasal dari keluarga tidak mampu," ujar Rita Aryani.

"Saran-saran Ombudsman tersebut telah kami tindaklanjuti diantaranya melakukan pendataan dan validitas anak disabilitas yang tidak bersekolah, mengajukan dokumen Unit Sekolah Baru kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan Kota Pangkalpinang, serta telah menyusun juknis tentang pengelolaan dan penggunaan dana Hibah biaya pendidikan berdasarkan APBD, yang mana arah dari juknis ini adalah pembebasan biaya SPP siswa miskin pada sekolah swasta yang menjadi kewenangan Provinsi, termasuk diantaranya pada Sekolah Luar Biasa (SLB),” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menuturkan bahwa seperti diketahui bersama mayoritas penyandang disdisabilitas selain mereka termarjinalkan secara kesehatan, mereka juga termarjinalkan secara ekonomi atau berasal dr keluarga miskin.

Sehingga Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membantu membebaskan biaya SPP bagi anak penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga tidak mampu.

“Seperti kita ketahui bersama, mayoritas penyandang disabilitas itu mereka termarjinalkan secara kesehatan, kemudian juga sebagian besar mereka termarjinalkan secara ekonomi atau berasal dr keluarga miskin, sehingga kami mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membantu membebaskan biaya SPP bagi anak 
penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan postur APBD," jelas Yozar.

"Kita harapkan bersama, hal ini dapat menjadi langkah penting untuk membantu anak-anak disabilitas agar memperoleh hak pendidikan yang berkualitas untuk masa depannya nanti," harapnya.

Menyambung hal tersebut, Rita Aryani menambahkan bahwa tujuan disusunnya juknis ini selain untuk menindaklanjuti saran kajian Ombudsman, penyusunan juknis ini juga bertujuan membantu kebutuhan biaya operasional sekolah swasta yang memungut biaya Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) dari orangtua/wali murid dibawah Rp 500.000/bulan, serta pemerataan dan peningkatan mutu/kualitas Pendidikan.

Dengan adanya juknis ini, diharapkan bantuan hibah APBD ke satuan pendidikan dapat lebih efektif, tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat dan tepat asas.

“Kami berterima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung atas saran dan masukan positifnya selama ini, semoga apa yang kita harapkan bersama untuk anak-anak disabilitas dapat tercapai," kata Rita Aryani.

Perlu kami sampaikan selain untuk menindaklanjuti saran kajian Ombudsman, juga untuk membantu kebutuhan biaya operasional sekolah swasta yang memungut Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) dari orangtua peserta didik dibawah Rp 500.000/bulan, serta untuk pemerataan dan peningkatan mutu/kualitas Pendidikan, dengan juknis ini insyaallah bantuan hibah APBD ke satuan Pendidikan swasta dapat lebih efektif, tepan manfaat, dan tepat sasaran,” tutupnya. (*)