Ombudsman Babel Diminta Lebih Responsif dengan Keluhan Pelayanan Publik

Ahada
Ombudsman Babel Diminta Lebih Responsif dengan Keluhan Pelayanan Publik
Ketua LP5 Babel dan Ketua Pokdar Kamtibmas Resor Pangkalpinang, Jumli Jamaluddin. (ist)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Ombudsman Babel diharapkan tidak hanya berlandaskan pada pengaduan masyarakat yang datang ke Kantor Ombudsman dan pemerimaan keluhan melalui nomor pengaduan saja dalam bekerja.

"Masyarakat tentu berharap Ombudsman juga lebih aktif turun ke tengah masyarakat, sehingga banyk informasi yang bisa diserap terkait kualitas pelayanan publik di Bangka Belitung ini," ujar Jumli Jamaluddin, Mantan Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung perode 2013-2018.

Dijelaskan Jumli, dalam menyikapi dan menindaklanjuti tidak efektifnya pengawasan internal dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat oleh pemerintah di daerah, maka dibutuhkannya peran pengawas eksternal seperti DPRD, Ombudsman dan masyarakat.

Peran serta masyarakat, kata Jumli, sangat diperlukan dalam menciptakan pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu kepedulian masyarakat untuk mengadukan dan menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang dialami sangat dibutuhkan guna adanya perbaikan di kemudian hari.

Berdasarkan Pasal 40 UU 25 Tahun 2009, masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Penyelenggara, Ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat yang melakukan pengaduan dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.

Khusus Ombudsman, kata Jumli, telah diberikan kewenangan, tugas dan fungsi yang lebih luas oleh Undang-undang.

Ombudsman Republik Indonesia merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait permasalahan pelayanan publik.

Berdasarkan UU Tahun 37 Tahun 2008, Ombudsman adalah lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

"Ombudsman merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya," uangkap Jumli.

Dikatakan Jumli, keluhan masyarakat melalui media sosial ataupun melalui informasi pemberitaan di media baik online, cetak, radio, dan televisi juga harus dianggap sebagai pengaduan publik terhadap layanan penyelenggara negara. Informasi tersebut dapat dijadikan laporan inisiatif Ombudsman.

Pasalnya, kataJumli, Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik dapat melakukan inisiatif atas prakarsa sendiri atau melakukan inisiatif investigasi atas prakarsa sendiri. Maka hal inilah yang membutuhkan proaktif Ombudsman.

"Mengingat terkadang banyak faktor bagi masyarakat untuk takut membuat pengaduan atau laporan, meskipun indentitas pelapor wajib dirahasiakan Ombudsman. Tujuan dari semua itu adalah dalam rangka untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik. Mudah-mudahan Ombudsman Babel bisa lebih responsif dan komunikatif. (BBR)