Ombudsman Babel Harapkan Kepala Daerah Baru Mampu Tingkatkan Pelayanan Publik

Irwan
Ombudsman Babel Harapkan Kepala Daerah Baru Mampu Tingkatkan Pelayanan Publik

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Kepala Ombudsman Perwakilan Kepulauan Babel Shulby Yozar Ariadhy menghadiri secara daring undangan pelantikan tiga pasang Kepala Daerah terpilih, yakni Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah (Algafry Rahman - Herry Erfian),  
Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan (Riza Herdavid dan Debby Vita Dewi) serta Burhanudin - Khairil Anwar yang merupakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Belitung Timur.

Pelantikan dilaksanakan di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131/966/OTDA tertanggal 15 Februari 2021. Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh undangan dengan jumlah yang terbatas guna mencegah penyebaran Covid-19. Namun, panitia juga menyediakan sarana konferensi video bagi tamu undangan yang tidak dapat hadir di lokasi pelantikan.

Dalam sambutannya, Erzaldi menyampaikan masih banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan.

Kepala daerah dituntut bekerja keras, cerdas, amanah dan terus menciptakan kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung khususnya kabupaten yang dipimpin bupati dan wakil bupati terpilih.

Pemulihan ekonomi di tengah pendemi serta penyusunan strategi, kebijakan, dan program ditengah keterbatasan merupakan tantangan besar yang harus dilakukan.

Selaras dengan sambutan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung menekankan pentingnya penyusunan strategi, kebijakan dan program Kepala Daerah Terpilih dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

"Dalam survei kepatuhan Ombudsman, semua kabupaten yang Bupati dan Wakil Bupati nya dilantik pada hari ini mendapat raport hijau atau status kepatuhan standar pelayanan publik kategori “tinggi”," kata Yozar.

Hal ini dapat menjadi modal awal yang sangat baik bagi para kepala daerah tersebut dalam menjalankan pelayanan publik selama lima tahun ke depan di daerah masing-masing, diharapkan jangan sampai prestasi ini turun menjadi raport kuning atau malah merah.

"Harapannya semua kabupaten tidak pernah berhenti melakukan perbaikan dalam pelayanan kepada masyarakat. " ucap Yozar.

"Tahun 2021 ini Ombudsman Republik Indonesia akan menilai kepatuhan di setiap kabupaten/kota terhadap standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009. Saya yakin Bupati dan Wakil Bupati baru punya semangat yang lebih untuk melakukan pembenahan pelayanan publik serta mendorong munculnya inovasi pelayanan sebagai ciri khas birokrasi yang maju dan modern," tutup Yozar. (*)