Ombudsman Babel: Kelompok Instansi yang Dilaporkan 2020 Didominasi Pemerintah Daerah

kasmirudin
Ombudsman Babel: Kelompok Instansi yang Dilaporkan 2020 Didominasi Pemerintah Daerah
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, M. Adrian Agustiansyah, S.H., M.Hum pada Kamis (23/4/2020).

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Ombudsman Repubik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung (Babel), telah menindaklanjuti laporan di tahap pemeriksaan sebanyak 42 laporan ini per-22 April 2020. Hal ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang sekitar bulan ke-4 yang tidak sampai 10 laporan.

Setiap aduan atau laporan yang disampaikan melalui kanal-kanal aduan Ombudsman Babel, tidak semua bisa ditindaklanjuti. Karena ada prosedur verifikasi formil dan materil, kemudian dirapatkan untuk selanjutnya diputuskan bahwa laporan tersebut memang menjadi kewenangan Ombudsman dan bisa ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan substantif oleh Tim Pemeriksa. Bisa jadi ada beberapa laporan yang diputuskan ditolak karena subtansi tidak masuk dalam kewenangan Ombudsman.

Laporan yang masuk ke Ombudsman Babel untuk register tahun 2020 terdiri atas beragam kelompok Instansi penyelenggara pemerintah, seperti untuk Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota hingga ke Pemerintah Desa. Berdasarkan data, dari 42 laporan yang masuk tahap pemeriksaan, 22 laporan diantaranya adalah kelompok instansi dari Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota yang terdiri atas Perangkat Daerah baik Tingkat Dinas, Badan, UPTD, kelurahan, kecamatan hingga tingkat desa, dengan presentase sekitar 52%. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, M. Adrian Agustiansyah, S.H., M.Hum pada Kamis (23/4/2020).

“Dominasi pemerintah daerah sebagai kelompok instansi yang sering dilaporkan ke Ombudsman Babel, memang tidak bisa kita jadikan tolak ukur kualitas layanan penyelenggara pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Karena ini justru bisa jadi salah satu indikator, bahwa masyarakat Babel cukup aktif dalam mengawasi pelayanan publik dan itu sejalan dengan amanah UU 25/2009 bahwa selain Ombudsman, masyarakat dan DPR juga termasuk pengawas eksternal pelayanan publik ” ujar Adrian

Dominasi pemerintah daerah sebagai kelompok instansi yang dilaporkan tidak saja terjadi pada tahun 2020, tapi juga di 2 tahun terakhir. Untuk tahun 2019, presentasi kelompok instansi yang dilaporkan kepada Ombudsman Babel mencapai 72 % dan tahun 2018 mencapai hingga 51 %. Selain pemerintah daerah, kelompok instansi lain yang paling banyak dilaporkan untuk register laporan 2020, adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial lalu diikuti oleh Kelompok Instansi Vertikal/Kementerian

“Kami berharap statistik ini jadi atensi dan motivasi untuk pemerintah provinsi, Kabupaten atau kota, agar terus berinovasi dan fokus dalam peningkatan kualitas layanan publik serta berdedikasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Karena pelayanan publik yang baik perwujudan dari tata kelola pemerintah yang baik dan bersih” tutup Adrian.

Selain menerima laporan masyarakat, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung juga menerima konsultasi seputar penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdasarkan data konsultasi yang diterima per tanggal 22 April 2020 jumlah konsultasi masyarakat yang diterima sebanyak 97 konsultasi. (BBR)


Penulis : Humas Oombudmans RI Perwakilan Babel

Editor   : Kasmir