Omnibus Law Dibanjiri Kritik dalam Seminar Nasional Stisipol Pahlawan 12 Bangka

Irwan
Omnibus Law Dibanjiri Kritik dalam Seminar Nasional Stisipol Pahlawan 12 Bangka

SUNGAILIAT, BABELREVIEW.CO.ID – Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat Bangka kembali mengadakan seminar nasional secara daring dengan topik terkini “Catatan Kritis Undang-Undang Cipta Kerja: Perspektif ekonomi dan Kebijakan Publik di Daerah” pada Jumat (16/10/2020).

Seminar Nasional tersebut menghadirkan narasumber ternama Bhima Yudhistira Adhinegara yang aktif dalam penelitian bidang ekonomi dan keuangan di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Kemudian narasumber kedua yakni Ketua STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat Bangka Darol Arkum Acara tersebut diikuti peserta dari kalangan dosen, mahasiswa hingga umum.

Kegiatan ini sekaligus menjawab kegelisahan masyarakat tentang poin-poin pada pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang harus mempertimbangkan kepentingan publik.

Konsekuensi formulasi Undang-Undang ini secara substantif tidak hanya berdampak terhadap ketenagakerjaan tetapi terdapat persoalan lain yang sangat mendasar.

Dalam kegiatan ini Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan Omnibus Law dinilai tidak menyelesaikan masalah daya saing, melainkan banyak poin pada pasalnya yang melemahkan posisi tenaga kerja.

Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja kurang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi dan tenaga kerja di Indonesia karena yang diperlukan pekerja Indonesia adalah jaminan sosial.

Darol Arkum menilai Undang-Undang Cipta kerja semakin mempertajam pengkerdilan terhadap otonomi daerah karena beberapa kewenangan kebijakan pemerintah daerah melalui kendali tarik pemerintah pusat sehingga daerah tidak dapat menggunakan wewenangnya secara otonom.

Ditambahkan oleh Bhima Yudhistira Adhinegara bahwa Omnibus Law masih prematur untuk disahkan oleh pemerintah karena masih memerlukan analisis mendalam dalam berbagai aspek.

“Selain itu diperlukan transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat karena poin-poin pada undang-undang ini akan berpengaruh pada sistem ekonomi dan investasi yang ada di daerah. Hal ini justru merugikan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah," tandasnya. (BBR)

Penulis: Ibnu

Editor: Irwan