PAD Sektor Pariwisata BABAR Meningkat

Admin
PAD Sektor Pariwisata BABAR Meningkat
dok foto : (Ferly Aditya)

BANGKA BARAT, BABEL REVIEW -- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangka Barat dari sektor pariwisata mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan selama tahun 2017. Retribusi tempat pariwisata menyumbang sebesar Rp 120 juta, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 20 juta. 

Pada tahun 2018 ini dipastikan pendapatan dari sektor ini akan meningkat dikarenakan adanya perda tentang pariwisata yang baru. PAD Bangka Barat sendiri secara keseluruhan pada tahun 2017 mencapai Rp 79.696.985.356,67. Bila dilihat dari angka ini, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD  Bangka Barat tahun lalu memang masih terbilang kecil.

Namun kenaikan pendapatan dari retribusi tempat wisata serta pajak hotel dan restoran yang cukup signifikan menjadi sinyal bahwa sebetulnya sektor ini cukup potensial untuk dikelola secara lebih serius dan profesional. “Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 dari sektor pajak dan restribusi meningkat semenjak dibentuknya Badan Pengelolahan Pendapatan dan Restribusi Daerah (BP2RD), sehingga lebih fokus dalam pengelolaan pendapatan dan restribusi.

Adapun sektor pajak yang meningkat pesat pada tahun 2017 di antaranya Pajak Restoran. Pada tahun 2016 realisasi kurang lebih 1,1 milar sedangkan tahun 2017 realisasi mencapai hampir 2 milar,” ungkap Abimanyu , SE, M.Ec.Dev., Ak, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan dan Restribusi Daerah Bangka Barat. Sementara itu, pengesahan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan menjadi Perda diharapkan mampu menjadi pemicu peningkatan pendapatan melalui sektor ini.  Perda ini mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata,  industri pariwisata,  pemasaran pariwisata serta kelembagaan kepariwisataan.

Dalam sambutannya pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat di Gedung Mahligai Betason, Muntok, beberapa waktu lalu Bupati Bangka Barat, Drs. H. Parhan Ali,  M.M. menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan. “Hal ini dilakukan melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal, kemudahan,  promosi penanaman modal,  dan pemberian informasi peluang penanaman modal sesuai dengan  Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional,  Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi,  dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota," tandas Bupati. Sementara itu,  pokok-pokok penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah, retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintah kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi.

"Daerah harus memiliki sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya," ujar Parhan Ali. Terkait penyertaan modal kepada pihak ketiga,  Bupati menjelaskan, merupakan salah satu sarana untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan asli Pemerintah Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah maupun perusahaan swasta ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan amanah undang-undang


Penulis :Budi Susatyo
Editor   :Sanjay
Sumber :Babelreview