Partisipasi Politik Di Masa Covid-19

Irwan
Partisipasi Politik Di Masa Covid-19
Kendedi, Mahasiswa Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat

Penulis: Kendedi (Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himara) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Pahlawan 12 Sungailiat)

 

SUNGAILIAT, BABELREVIEW.CO.ID -- Terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi dasar bagi penyelenggara melanjutkan tahapan penyelenggaraan pilkada Serentak yang sempat tertunda dan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

PKPU No. 6 Tahun 2020 ini juga sebagai bagian integral dari Perppu No. 2 Tahun 2020 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pilkada di tengah pandemi.

Sebuah keharusan konstitusional dimana KPU bekerja berdasarkan regulasi yang ada dan disepakati secara bersama oleh pemerintah, DPR RI dan penyelenggara pemilu (KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP).

Mendorong partisipasi secara umum, tolak ukur atau indikator kesuksesan pemilu atau pilkada dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam event pemilihan yang dilangsungkan 5 tahun sekali tersebut.

Tentu tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan mendorong semakin kuat dan tingginya legitimasi pemilu atau pun pilkada.

Terlepas dari tingginya partisipasi masyarakat ketika pemilu maupun pilkada yang telah lalu dilangsungkan secara normal tanpa bencana non alam, tidak mudah dan tidak ada jaminan bagi penyelenggara untuk tetap menjaga konsistensi agar partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak lanjutan pada tanggal 9 Desember 2020 tetap tinggi dan mencapai target, atau setidaknya mempertahankan capaian partisipasi sebelumnya akibat kekhawatiran masyarakat terhadap dampak Covid-19 ketika tahapan Pilkada dilaksanakan.

Maka dari itu, problem terkait kekhawatiran ini disikapi dengan upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bersama KPU RI menetapkan nota kesepahaman No. 3/PR.07-NK/01/KPU/II/2020 dan No. HK.03.01/KEMENKES/124/2020 tentang dukungan pemeriksaan bagi anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, sekretariat dan anggota Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Petugas Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.