Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, KPUD Basel Tunggu Petunjuk Pusat

kasmirudin
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, KPUD Basel Tunggu Petunjuk Pusat
Kesimpulan hasil rapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri. (Foto: Andre)

TOBOALI, BABELREVIEW.CO.ID -- Setelah digelarnya rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan KPU RI untuk melaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang, KPUD Bangka Selatan (Basel) menyatakan tinggal menunggu petunjuk tersebut.

Adapun hasil rapat tersebut disepakati bahwa ada tiga opsi penyelenggaraan Pilkada yakni pada Desember 2020, Maret 2021, dan September 2021

Menanggapi hasil rapat tersebut. Ketua KPUD Basel, Amri mengatakan KPUD Basel masih menunggu arahan dari tingkat pusat dan provinsi dalam waktu dekat ini.

"Terkait kesepakatan tersebut, kami di daerah masih menunggu informasi itu. Karena kewenangannya di KPU RI dilanjutkan ke KPU provinsi," ujarnya, Jumat (29/5/2020).

Diakuinya, petunjuk dan arahan terkait digelarnya Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang, KPUD Basel masih menunggu tahapan terbaru jika memang akan digelar pada waktu yang sudah ditentukan.

"Kami masih menunggu tahapan terbaru terkait Pilkada di Basel dari PKPU," katanya.

Untuk diketahui, pada Rabu lalu Komisi 2 DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat bersama Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.

Adapun hasil rapat tersebut, semua pihak menyetujui penyelenggaran Pilkada serentak pada Desember 2020 dengan bulan Juni 2020 sebagai tahapan awal Pilkada, tentunya dengan mematuhi protokol Covid-19.

Dikutip dari KumparanNews, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Desember 2020 merupakan opsi pertama dari tiga opsi yang ada antara lain Desember 2020, Maret 2021, dan September 2021.

"Jadi kita telah sepakat terhadap opsi pertama untuk melaksanakan Pilkada pada Desember 2020," ujar Ahmad Doli  Kurnia dalam rapat tersebut, Rabu (27/5/2020).

Ia mengingatkan, agar semua pihak berpedoman terhadap apa yang sudah disepakati bersama yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pilkada dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi selama tahapan pilkada berjalan. (BBR)


Penulis : Andre

Editor   : Kasmir