Pembagian Daging Gratis Diduga Bermasalah, Kejari Bateng : Kita Taunya itu Subsidi bukan Gratis

faisal
Pembagian Daging Gratis Diduga Bermasalah, Kejari Bateng : Kita Taunya itu Subsidi bukan Gratis
Tim Kejari Bangka Tengah (Foto : Faisal)

BANGKA TENGAH, BABELREVIEW.CO.ID -- Pembagian Daging oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindag-UKM) diduga bermasalah.

Pembagian daging yang dilaksanakan sebelum lebaran Idul Fitri 1441 H tersebut dibagikan secara gratis kepada 26.617 KK. Padahal dalam website LPSE Bangka Tengah jelas tender tertulis belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat (bersubsidi) dengan tanggal pembuatan 26 Januari 2020 sebelum pandemi covid 19.

Kasi Intel Kajari Bangka Tengah, Fauzan mengatakan, kalau komfirmasi terakhir pihaknya dengan pihak Disperindag-UKM melalui Kabid Perdagangan menyatakan kalau daging tersebut bersubsidi bukan digratiskan.

"Sekira seminggu sebelum lebaran, kami pernah meminta komfirmasi langsung kepada Kabid Perdagangan perihal status daging yang akan dibagikan, namun mereka menyebutkan daging tersebut bersubsidi bukan dibagikan secara cuma-cuma,"ujarnya kepada Babel Review, Sabtu (30/5/2020).

Ia menyampaikan, hingga sekarang, pihaknya belum sama sekali menerima informasi dari Pemkab Bateng terkait apa dasar perubahan status daging dari bersubsidi menjadi gratis.

"Kalau memang bersubsidi sesuai tender yang dibuat sebelum wabah covid yakni januari 2020, seharusnya ada duit balik sekian persen serta status duit tersebut menjadi apa. Namun kalau memang digratiskan, kami sampai saat ini belum menerima SK terkait peraturan yang merubah tujuan tender yang awal barang berstatus subsidi menjadi gratis,"ungkapnya.

Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Bateng Pahlivi mengatakan, kalau selama ini memang pengadaan daging tersebut rutin dilakukan, namun dengan bersubsidi bukan digratiskan.

"Memang berdasarkan permendagri dan SKB 2 Menteri dalam kondisi darurat bencana, Pemda boleh membuat kebijakan tersebut, tetapi harus ada regulasi yang kuat dan punya relefansi yang tepat dengan kondisi pandemi covid-19,"ucapnya.

Namun beda cerita jika lelang tersebut dibuat sebelum pandemi, karena jika ada perubahan dari subsidi menjadi gratis, berarti ada SK yang menjadi dasar perubahan tersebut dengan kata lain ada anggaran lain yang digunakan untuk menutupi uang balik tersebut.

"Kalau lelang dibuat januari itu seharusnya tidak bisa seperti itu, tapi di banggar yang dilaksanakan pada selasa (2/6/2020) besok akan kami pertanyakan apa landasan hukumnya itu bisa digratiskan, kita ingin tau bunyi SK nya seperti apa,"terangnya.

Sementara itu, saat babelreview hendak mengkonfirmasi hal ini kepada Kabid Perdagangan Pemkab Bangka Tengah, belum memberikan penjelasan terkait masalah ini. Beberapa kali babelrview mencoba menghubungi via telepon, belum dijawab. (BBR)


Penulis  : Faisal