Pembatasan Pergerakan Manusia Secara Berkala

kasmirudin
Pembatasan Pergerakan Manusia Secara Berkala
Fahmi Prayoga.

PER 11 JUNI 2020, Indonesia sudah harus merelakan 34.316 warganya terpapar virus Covid-19. Virus ini sudah menyebar ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dengan persentase wilayah penyumbang tertinggi adalah DKI Jakarta dan juga Jawa Timur.

Di beberapa daerah sudah mulai ada pelonggaran atas PSBB atau diistilahkan sebagai masa transisi. Konsep ini merupakan new normal yang selama ini didengungkan oleh pemerintah. Akibatnya, aktivitas berangsur-angsur kembali normal. Artinya, pergerakan masyarakat akan semakin massif dibandingkan pada saat masa PSBB diterapkan.

Transportasi masal yang juga merupakan moda transportasi andalan bagi pekerja utamanya di kota besar akhirnya pun mengalami penyesuaian. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 tahun 2020 mengubah batas maksimal penumpang dalam moda transportasi. Contohnya, adalah jumlah penumpang pada pesawat terbang yang awalnya maksimal 50% berubah menjadi 70 %. Padahal, pengawasan protokol kesehatan di sarana transportasi umum bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sepatutnya, kebijakan transportasi haruslah tunduk pada aturan kesehatan.

Dengan adanya penambahan batas maksimal kapasitas penumpang di sarana transportasi khususnya pada angkutan umum, justru menjadi sebuah pertanyaan. Karena penerapan kebijakan tersebut terjadi pada saat kasus positif covid-19 masih terus meningkat. Bahkan selama 2 hari terakhir angka positif yang terkonfirmasi diatas 1000 kasus.

Batasan maksimal penumpang 50% pun sebenarnya masih angka hitungan kasar. Sebenarnya perlu diadakan perhitungan lebih mendetail untuk menyesuaikan prinsip dan protokol kesehatan. Misalnya saja mengacu pada jaga jarak fisik 1 – 1,5 meter. Bisa jadi justru angka maksimal penumpang malah lebih kecil lagi, bukan diangka 50%.

Pemerintah perlu banyak kembali mengkaji penerapan kebijakan ini. Di tengah keterbatasan sarana transportasi yang ada, yang bisa dilakukan adalah mengatur pergerakan manusianya. Misal saja bisa dilakukan dengan menyesuaikan jam masuk kerja kantor. Jam 07.00, 08.00, 09.00, atau dapat juga menggunakan shift siang untuk masuk bekerja. Dengan adanya shift-shift tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan penumpang di tempat umum seperti stasiun, terminal, dan lain sebagainya. Jangan sampai penerapan pelonggaran ini malah membuat Indonesia mendapatkan more pain, no gain. (BBR)


Penulis : Fahmi Prayoga (Analis Kebijakan Publik, Asisten Peneliti Muda pada Institute for Development and Governance Studies)

Editor   : Kasmir