PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID– Pemerintah Kota Pangkalpinang mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak di sektor kesehatan termasuk BPJS Kesehatan, perwakilan rumah sakit, puskesmas, dan IDI, Selasa (20/5/2025).
Pertemuan yang diselenggarakan di Smart Room Center Kantor Wali Kota ini berfokus pada pembiayaan layanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan publik.
Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan (Unu), menekankan perlunya penataan sistem pembiayaan kesehatan yang berasal dari APBN, APBD, dan peserta mandiri agar pelayanan lebih optimal.
“Semua harus ditata agar pelayanannya optimal. Ada layanan yang menjadi kewajiban pemerintah, ada pula yang ditanggung mandiri oleh peserta,” kata Unu
Berkenaan dengan kualitas layanan, fokus perhatian bukan hanya pada infrastruktur fisik seperti peralatan medis dan kamar perawatan, tetapi juga mencakup perilaku profesional tenaga kesehatan serta pengelolaan sistem pelayanan yang meliputi pengaturan antrian dan penjadwalan praktik dokter.
“Keterbatasan jumlah dokter menjadi salah satu tantangan. Karena itu, perlu pengaturan agar tenaga medis bisa bekerja sesuai dengan kompetensi dan spesialisasinya,” lanjut Unu.
Unu menegaskan bahwa tujuan utama sistem layanan kesehatan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Yang sehat harus tetap sehat, yang sakit harus menuju kesembuhan, dan yang memgalami komplikasi harus ditangani satu per satu secara tuntas,” tegasnya
Pemkot Pangkalpinang juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan, dengan edukasi dan kesadaran sebagai kunci utama.
“Kami terus membenahi sistem dan fasilitas kesehatan, tapi masyarakat juga harus berjuang menjaga kesehatannya. Edukasi dan kesadaran adalah kunci utama,” pungkas Unu
Rapat dihadiri oleh berbagai pejabat termasuk Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDMD, Kepala Bakeuda, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Sosial, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Depati Hamzah, dan perwakilan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
(dinda)
