Pemerintah Pusat Larang Pelaksanaan Shalat Ied, Gubernur Minta Warga Memaklumi Keputusan Ini

Ahada
Pemerintah Pusat Larang Pelaksanaan Shalat Ied, Gubernur Minta Warga Memaklumi Keputusan Ini
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman. (Ist)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID--Pemerintah Provinsi Bangka Belitung membatalkan keputusan yang membolehkan pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1441 H di lapangan terbuka dan masjid-masjid.

Kebijakan Gubernur Bangka Belitung ini diambil setelah mengikuti video conference rapat virtual dengan Menko Polhukam RI, Kementerian Agama RI, Kemendagri RI, BIN dan gubernur seluruh Indonesia, Senin (18/05/2020) siang kemarin.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Senin (18/05/2020) pagi, Gubernur Bangka Belitung Dr Erzaldi Rosman didampingi Sekda Dr Naziarto SH MH juga menggelar pertemuan dengan Forkomimda, tokoh agama dan masyarakat di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Sholat Idul Fitri 1441 H boleh digelar di lapangan dan masjid-masjid dengan tetap mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun Erzaldi terpaksa mengabaikan keputusan rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur tersebut setelah hasil video conference rapat virtual dengan Menko Polhukam RI, Kementerian Agama RI, Kemendagri RI, BIN dan gubernur seluruh Indonesia, memutuskan hal yang berbeda.

"Hasil rapat koordinasi Kemenkopolhukam, Kemenag, Kemendagri, bersama seluruh gubernur se-Indonesia tadi tidak membolehkan pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1441 H sebagaimana yang kita laksanakan. Pemerintah masih melarang untuk melakukan kegiatan berkumpul massif,” jelas Erzaldi kepada wartawan, Senin (18/05/2020), usai melakukan video conference yang juga dihadiri Kapolda Brigjen Pol Anang Syarif, Danrem 045 Garuda Jaya Kolonel Czi Mateus Jangkung, Kajati Babel Ranu Mihardja, dan dinas terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Erzaldi berharap agar segenap pihak dapat memaklumi dan melaksanakan keputusan pemerintah pusat ini.

"Alhamdulillah kondisi Babel saat ini memang pada angka reproduksi virus yang masih berada pada angka satu atau renda. Namun karena imin sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, maka kita harus dukung langkah pemerintah pusat agar tetap sinkron dengan  kebijakan di daerah," jelas Erzaldi.

Gubernur menambahkan, langkah ini semata-mata dilakukan sebagai bukti kalau Pemprov Babel tak henti berjuang melindungi masyarakat hingga badai wabah Covid-19 ini benar-benar berlalu. (BBR)
Laporan: Ichsan Mokoginta Dasin