Pemkab Bangka Berusaha Wujudkan Kota Tanpa Kumuh

kasmirudin
Pemkab Bangka Berusaha Wujudkan Kota Tanpa Kumuh
Wakil Bupati Bangka, Syahbudin. (Foto: Ibnu)

SUNGAILIAT, BABELREVIEW.CO.ID -- Wakil Bupati Bangka, Syahbudin bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka membuka Loka Karya Kota Tanpa Kumuh di Hotel Sunjaya, Sungailiat, Selasa (16/7/2019).

Kegiatan ini dilaksanakan merupakan salah satu target pembangunan nasional tahun 2025, yaitu terwujudnya kota yang layak huni, yang tertuang dalam RPJPN tahun 2005-2025. Ini salah satu sasaran dalam Renstra DJCK 2015-2019 yang harus diimplementasikan melalui program peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan.

"Hal ini dilakukan pada intinya untuk memberantas kemiskinan, kita yang bebas dari permukiman kumuh serta mewujudkan kota berkelanjutan. Untuk mewujudkan amanah tersebut, Dirjen Cipta Karya kemudian menginisiasi dengan pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)," kata Syahbudin.

Dijelaskannya, konsep Kotaku pada intinya adalah untuk mewujudkan kota menuju layak huni dan berkelanjutan untuk mencapai dalam berjalannya telah terjadi perubahan atau reform. Konsepnya dengan melaksanakan program melalui pendekatan skala kawasan yang terintegrasi dengan skala lingkungan dan melakukan pendekatan permukiman kumuh dengan pendekatan satu data, satu perencanaan dan satu peta.

"Saya mengharapkan dengan adanya reformasi ini dapat dicapai target pengurangan luas kumuh, dapat merubah wajah permukiman dan memperoleh infrastruktur yang berkualitas, berfungsi dan terpelihara," tuturnya.

Penetapan lokasi kota tanpa kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan berdasarkan SK Bupati Bangka nomor 188.45/727/DINPERKPP/2019 Perubahan Kedua atas keputusan Bupati Bangka nomor 188.45/325.5/PU/2014. Menetapkan luasan kumuh dari 81.63 hektare menjadi 49.27 hektare.

"Hal ini merupakan salah satu misi ke 3 bupati periode 2019-2023 yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah dengan meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas. Dan itu masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka," jelasnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya komitmen pemerintah daerah dan stakeholder dalam penanganan kumuh guna mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan baik di lokasinya pencegahan maupun di lokasinya peningkatan.

"Untuk membangun komitmen tersebut, kita memerlukan diskusi loka karya supaya dapat menentukan langkah-langkah strategis dalam penanganan kumuh secara komprehensif dan kolaboratif baik dari segi pembiayaan maupun program. Sehingga dari pemikiran bersama ini dapat merumuskan strategi pelaksanaan skala kolaborasi dan kawasan. Dan kita harus mampu memetakan isu dan mekanisme koordinasi dan konsolidasi dalam upaya percepatan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka," tutupnya. (BBR)


Penulis  : Ibnu
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review