Pemkab Bangka Siapkan Lahan 854 Ha Untuk Pembangunan Pelabuhan di Tuing

kasmirudin
Pemkab Bangka Siapkan Lahan 854 Ha Untuk Pembangunan Pelabuhan di Tuing
Bupati Kabupaten Bangka Mulkan SH, MH. (Foto: Dok)

SUNGAILIAT, BABELREVIEW.CO.ID -- Pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya untuk rencana pelaksanaan pembangunan pelabuhan di Tuing Desa Mapur Kecamatan Riau Silip.

Bupati Kabupaten Bangka Mulkan S.H, M.H mengatakan, bahwa rencana pembangunan pelabuhan tersebut adalah langkah dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

“Saat ini kita sedang melakukan survei dan yang kedua melakukan penyelesaian yang menyangkut tentang lahan," tuturnya.

Menurut Mulkan, untuk master plannya sudah ada di provinsi, dan saat ini pihaknya hanya membuat rekomendasi atas persetujuan pembangunan pelabuhan tersebut.

“Pelabuhan Pangkal Balam yang di Pangkalpinang saat ini sudah terlihat sangat sempit. Jadi ketika ada pelabuhan baru dapat dijadikan penyanggah, yang nantinya dapat dijadikan alur mudik muatan barang dan sebagainya," jelas bupati.

Menurut Mulkan, kenapa titik lokasi pembangunan pelabuhan ini ditempatkan di Tuing? Karena mengingat kedalaman air disana sudah memenuhi kriteria. Dengan harapan tidak mengalami kegagalan, seperti pelabuhan niaga yang sudah ada saat ini.

Dijelaskan Mulkan, pihaknya menyiapkan lokasi untuk proyek pembangunan pelabuhan tersebut seluas 854 hektare. Dan disana sudah ada lokasi Pemkab Bangka seluas 5 hektare.

“Dengan adanya pelabuhan ini, kita dapat jadikan ini sebagai pendapatan APBD. Dan untuk infrastruktur jalan, tahun ini kita sudah bangun sepanjang 7 km. Jadi untuk infrastruktur jalan tidak menjadi masalah, karena tahun ini akan selesai dibangun," terangnya.

Bupati berharap, pelabuhan ini dapat dibangun di tahun 2020, karena saat ini pihak provinsi sudah mempunyai master plannya. Dan biaya yang digunakan nanti menggunakan anggaran dari provinsi.

“Kita hanya menginginkan dan menyarankan kepada tim teknis untuk menyelesaikan beberapa persyaratan, yang salah satunya syarat administrasi seperti adanya persetujuan dari pihak masyarakat setempat. Jadi jangan sampai nanti kontraktor sudah siap kerja, masih ada permasalahan dengan masyarakat," pungkas bupati. (BBR)


Penulis : Ibnu 
Editor   : Kasmir
Sumber :  Babel Review