Pemkot Larang Semua Perjudian di Pangkalpinang, Warga Bisa Lapor ke Polisi

Ahada
Pemkot Larang Semua Perjudian di Pangkalpinang, Warga Bisa Lapor ke Polisi
Kepala Dinas Kominfo Kota Pangkalpinang Sarbini (tengah). (Ist)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID --- Kepala Dinas Kominfo Kota Pangkalpinang, Sarbini mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, tidak pernah memberi izin kepada pihak dan organisasi manapun, serta dalam bentuk apapun untuk melakukan praktik perjudian di Kota Pangkalpinang.

Ia menyebutkan, hal ini telah dipertegas oleh pelaku usaha dengan cara menandatangani Surat Pernyataan Pengelolaan Usaha Pariwisata, bahwa kegiatan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang mereka kelola, tidak menjadi sarana perjudian, narkoba dan kegiatan prostitusi/pencabulan.

"Pemkot Pangkalpinang juga mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat, untuk melaporkan ke aparat penegak hukum, apabila mempunyai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan bahwa telah terjadi praktiķ perjudian," ucapnya, Senin, (13/7/2020).

Lanjutnya, Pemkot Pangkalpinang meminta kepada masyarakat, untuk menjaga kondusifitas Kota Pangkalpinang, dengan tidak main hakim sendirì bila menemukan pelanggaran di tengah-tengah masyarakat.

Sarbini menyebutkan, untuk usaha arena permainan ketangkasan yang beroperasi di Kota Pangkalpinang, yang  sebagian besar di daerah Kampung Bintang Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui, telah mengantongi izin berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP & Naker.

Ia mengatakan, DPMPTSP & Naker serta tim teknis dari Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, setiap bulannya bekerja sama dengan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pengawasan dan pengendalian Game Zone yang beroperasi di wilayah Kota Pangkalpinang.

Sarbini juga mengimbau, kepada para pelaku usaha permainan ketangkasan, untuk tidak menyalahgunakan perizinan yg telah dikeluarkan dan wajib mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati.

"Apabila terbukti ada pelanggaran-pelanggaran atas apa yang menjadi kesepakatan, maka Pemkot Pangkalpinang, melalui dinas terkait akan mengenakan sanksi, sesuai ketentuan yang berlaku bahkan sampai pada pencabutan tanda daftar atau perizinan," tegasnya. (BBR)
Laporan: gusti randa