PANGKALPINANG, BABLEREVIEW.CO.ID – Penjabat (Pj) Walikota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menghadiri undangan diskusi dan pemantauan PSN: Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat di Kota Pangkalpinang yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis (18/9/2025) di SRC Pemkot Pangkalpinang.
Unu mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi program-program pemerintah pusat yang berpihak kepada masyarakat.
“Ini kami baru akan koordinasi program, kalau hari ini bukan terkait sekolah rakyat tetapi hari ini dari Komnas HAM ingin bersama-sama mengidentifikasi dan menginventarisasi program-program Perintah Presiden dan Kebijakan Pemerintah Pusat untuk yang berpihak kepada masyarakat,” ujar Unu Ibnudin.
Dalam koordinasi tersebut, salah satu program yang menjadi fokus adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mulai diimplementasikan di Pangkalpinang. Menurut Unu, program ini sudah mulai berjalan dengan dukungan Kepolisian Daerah.
“Kalau sudah yang kemarin kan seperti di Polda juga, terima kasih Pak Kapolda sudah menjalankan satu, dan itu sudah berjalan kemarin kan, sudah dapurnya ada, distribusinya sudah, dan sudah bisa juga dimulai,” jelasnya.
Pj Walikota menyebutkan bahwa saat ini di Pangkalpinang terdapat sekitar 8 dapur yang sedang dalam proses persiapan untuk mendukung program MBG, meski masih perlu pengecekan data lebih lanjut karena ada yang masih dalam tahap kontrak dan pembangunan.
Terkait program Sekolah Rakyat (SR), Unu menjelaskan bahwa pihaknya baru dalam tahap persiapan lahan dan belum mengajukan proposal ke kementerian terkait.
“Belum, baru akan ke Kementerian. Itu kan prosesnya panjang, kan kami baru nyiapin lahannya,” katanya.
Menurut Unu, setelah lahan disiapkan, masih diperlukan perencanaan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum, termasuk kebutuhan dan sistem pengelolaan ke depannya. Program Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk menampung anak-anak yang tidak mampu dan telantar.
“Jadi tidak ada lagi adik-adik kita yang ada di jalanan, yang ada di tempat-tempat yang tidak seharusnya ada, kita akan tampung yang mirip-mirip pesantren gitu,” jelasnya.
Unu menegaskan bahwa peran Komnas HAM dalam hal ini adalah sebagai pengawas dan pengawal agar program-program pemerintah pusat dapat segera terealisasi.
“Jadi ini dalam rangka untuk bersama-sama melihat, menilai, mengevaluasi. Kami kan tugasnya pengawas sebetulnya kan, bukan menjadi tugas utama kami. Tetapi kami bersama Pemerintah Pusat mengawal agar bisa cepat terealisasi,” ungkapnya.
Pj Walikota juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait program-program yang perlu dipercepat, terutama yang memerlukan dukungan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan anggaran 2026.
Untuk realisasi program Sekolah Rakyat, Unu memperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun jika didukung anggaran yang memadai. (Dinda)
