PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID – Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar rapat koordinasi penanggulangan HIV/AIDS yang dihadiri berbagai komunitas, relawan pendamping, serta perwakilan layanan HIV dari puskesmas dan rumah sakit. Pertemuan ini menyoroti perkembangan kasus HIV di Bangka Belitung dan kondisi penanganan di tingkat kota.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna atau Cece Dessy, menekankan bahwa pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap orang dengan HIV (ODHIV), terutama melalui fasilitas layanan kesehatan yang sudah disiapkan di seluruh puskesmas.
“Pemerintah sangat mendukung penanganan HIV/AIDS. Layanan sudah ada di puskesmas, dan kami berkomitmen memastikan pendampingan bagi ODHIV berjalan,” ujar Dessy, Senin (1/12/2025).
Dalam rapat tersebut dipaparkan data Kementerian Kesehatan RI, di mana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati peringkat ke-14 nasional untuk jumlah ODHIV.
Sementara untuk kasus infeksi baru, Babel berada di peringkat ke-11 dengan 111 kasus baru, terdiri dari 94 laki-laki dan 17 perempuan. Angka ini menjadi perhatian khusus, mengingat sebagian besar kasus baru masih berasal dari kelompok berisiko tinggi dan dari masyarakat yang minim informasi mengenai pencegahan serta pola penularan.
Selain pemangku kebijakan, kegiatan ini juga menghadirkan komunitas peduli HIV dan relawan pendamping ODHIV. Dessy menyampaikan apresiasinya terhadap para relawan yang selama ini memberikan edukasi dan bimbingan tanpa henti.
“Komunitas dan relawan memiliki peran besar. Mereka bekerja langsung dengan masyarakat, memberikan edukasi, hingga mendampingi pasien,” tambahnya.
Dessy mengingatkan masyarakat bahwa HIV masih menjadi ancaman nyata dan tidak boleh dianggap isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
“Masyarakat harus lebih aware. HIV belum ada obatnya. Masyarakat perlu tahu cara pencegahannya, cara penularannya, dan ciri-cirinya,” ujarnya.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, dr. Thamrin, menyampaikan bahwa rakor ini merupakan bagian dari penguatan sinergi antara Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).
Menurutnya, fokus utama saat ini adalah peningkatan kapasitas tenaga pendamping, memperkuat layanan HIV di puskesmas, serta mendorong masyarakat untuk tidak takut memeriksakan diri.
“Rapat ini kita lakukan untuk meningkatkan kepedulian terhadap populasi kunci berisiko tinggi dan memperkuat koordinasi agar penanganan lebih optimal,” jelas Thamrin.
Ia menambahkan bahwa pemerintah mengacu pada target Triple Eliminasi 2030 yang dicanangkan Kemenkes, yakni:
Nol infeksi baru HIV/AIDS, Nol kematian akibat HIV/AIDS dan Nol stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV
“Upaya ini menuntut keterlibatan semua pihak, termasuk komunitas, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum,” ujarnya.
Pemerintah mengingatkan bahwa peningkatan kasus tidak akan terkendali tanpa kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan rutin, menerapkan perilaku hidup sehat, serta menghindari stigma terhadap ODHIV.
