Pemprov Babel Terima Kunker Anggota DPD RI Bahas Perkembangan Kondisi Sosial

Irwan
Pemprov Babel Terima Kunker Anggota DPD RI Bahas Perkembangan Kondisi Sosial
Pemprov Bangka Belitung menerima Anggota Komite III DPD RI Ust. Zuhri yang melakukan kunjungan kerja masa reses sekaligus pertemuan dengan Pemprov, Jumat (15/5/2020). Foto: Ist

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID – Pemprov Bangka Belitung menerima Anggota Komite III DPD RI Ust. Zuhri yang melakukan kunjungan kerja masa reses sekaligus pertemuan dengan Pemprov guna membahas sejumlah perkembangan kondisi sosial yang terkait bidang pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, serta kesehatan, Jumat (15/5/2020).

Kunjungan Anggota DPD RI tersebut diterima oleh Sekda Babel Naziarto yang didampingi oleh pimpinan organisasi perangkat daerah, diantaranya Kadis Pendidikan, Plt. Kepala Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sesehatan.

Sekda Naziarto menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kerja anggota DPD dalam rangka menyerap aspirasi dan memberikan masukan atau pandangan kepada pemda terkait kondisi sosial yang terjadi di daerah.

“Maka pada kesempatan ini kita bisa sampaikan apa-apa saja yang menjadi program pemprov dan aspirasi daripada organisasi perangkat daerah melakukan kinerja di lapangan. Kemudian juga terkait program yang harus OPD kedepankan sesuai tupoksi nya kepada beliau (Anggota komite III DPD RI Ust. Zuhri) untuk nanti bisa disampaikan kepada pemerintah pusat, ini tujuan utama pertemuan ini,” ungkap Sekda Naziarto.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pertanyaan menyangkut kondisi perkembangan sosial di antaranya mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, kondisi perkembangan pendidikan di daerah, pelaksanaan sosial safety net, penyerapan peserta kartu prakerja, serta terkait penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu di Bangka Belitung.

Terkait dengan pertanyaan mengenai kondisi penyaluran bansos dari pemerintah pusat Kemensos RI yang dikucurkan kepada daerah, Plt Kadinsos Babel Yanuar menjelaskan, saat ini pemprov tengah menunggu hasil updating data yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terkait data terbaru masyarakat yang menerima bantuan sosial.

Updating data bansos yang kini dilakukan oleh pemda, dijelaskan Yanuar dikarenakan adanya perubahan kebijakan jumlah kuota penerima bansos BLT yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemda, yang awalnya diberikan kuota 36.000 penerima bansos naik menjadi 45.000 penerima bansos.

“Sebelumnya data penerima bansos BLT sudah disampaikan kepada pemerintah pusat yakni penerima BLT sebanyak 36.000, namun hasil pertemuan antara mensos dengan seluruh kepala daerah provinsi melalui vicon beberapa waktu, pemda diminta oleh pihak kemensos untuk memenuhi data penerima BLT sebanyak 45.000 jadi masih ada kekurangan data 8.000an penerima BLT, untuk itu sekarang proses updating ini masih dan sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Kemensos,” ungkapnya.

Adapun sejumlah bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu, di antaranya mencakup bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Program bantuan kemensos itu yang dianggarkan di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT dan BLT,” ungkapnya.

Yanuar menjelaskan untuk total penerima bantuan pemerintah baik itu bantuan PKH, PBNT, maupun BLT dari data yang ada sebanyak 86.000 an.

“Jadi seluruh total penerima bantuan sosial itu baik itu bansos PKH, BPNT, dan BLT itu sebanyak 86.000 an, tetapi untuk BLT sendiri data awal penerima itu 36.000 an, namun karena adanya perubahan kuota dari kemensos menjadi 45.000. Jadi pemda dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota diminta untuk mendata lagi sebanyak 8.000an, untuk dimasukan ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” ungkapnya.

Terkait dengan proses pembaharuan data, Yanuar mengimbau agar dilakukan dengan detail mengikuti ketentuan yang ada, sehingga tidak terjadi penerima ganda bansos.

“Pemprov Babel berharap agar pendataan yang dilakukan oleh pihak pemkab/kota tepat sasaran artinya memang diperuntukan untuk masyarakat yang membutuhkan dan saya harap agar tidak terjadi data ganda penerima bansos jadi tepat sasaran sehingga masyarakat yang betul-betul membutuhkan namun belum terdata bisa dapat,“ ujarnya.

Yanuar juga menjelaskan untuk penyularan bansos BLT nantinya dilakukan via transfer rekening dari bank pemerintah yang telah ditunjuk ke rekening masyarakat penerima BLT.

“Penyaluran BLT rencananya nanti langsung ditransfer melalui rekening mereka,” ujarnya.

Sedangkan terkait pendidikan, sejumlah masukan dan usulan disampaikan Kepala Dinas Pendidikan M. Soleh, adapun sejumlah masukan yang disampaikan pada pertemuan tersebut di antaranya terkait perlunya dukungan akan pembangunan sekolah SMA/SMK di sejumlah kabupaten dan terkait kondisi sejumlah desa yang ada di kabupaten yang kekurangan guru PNS untuk SD dan SMP dikarenakan banyaknya guru yang telah memasuki pensiun.

“Jadi kami juga membutuhkan dukungan untuk pembangunan sarpras sekolah yang awalnya telah direncanakan akan dibangun diantaranya di Membalong, Kab. Belitung itu SMK pertanian, kemudian di Desa Kundi Kab. Bangka Barat yang rencananya akan dibangun SMK perikanan/kemaritiman,“ ungkapnya.

Sementara terkait bidang kesehatan, pada pertemuan tersebut anggota DPD RI, Ust. Zuhri menanyakan mengenai perkembangan kondisi penerima bantuan iuran BPJS kesehatan (PBI) baik yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk masyarakat yang tidak mampu. (BBR)