Pemprov Babel Tetapkan Langkah Komprehensif Atasi Permasalahan KIP

Irwan
Pemprov Babel Tetapkan Langkah Komprehensif Atasi Permasalahan KIP

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman memimpin rapat pembahasan terkait aktivitas penambangan di perairan Laut Mengkubung, Laut Dante, dan sekitarnya di Ruang Rapat Tanjung Pendam Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Senin (7/12/2020).

“Ini sebagai bentuk responsif Pemerintah Provinsi Bangka Belitung terkait aktivitas tambang di Babel yang menjadi sorotan oleh Komisi IV DPR RI yang sempat melakukan kunjungan ke beberapa lokasi pertambangan yang banyak mendapat penolakan dari masyarakat setempat,” ungkap Gubernur Erzaldi.

Dalam penjelasannya, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI bersama Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan kemarin menghasilkan tujuh kesepakatan.

Dari ketujuh itu terdapat empat kesepakatan yang mencakup penghentian aktivitas tambang yang terbukti berdampak pada kerusakan lingkungan ekosistem perairan dan merugikan masyarakat/nelayan.

Kemudian akan dilakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terindikasi melakukan tindak pidana perusakan lingkungan ekosistem perairan untuk saling berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan break water dan menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan berupa sedimentasi pasir laut di muara Air Kantung dan Perairan Muntok akibat kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) penambangan timah di Pantai Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Hingga nantinya akan mengevaluasi pemberian izin lingkungan kegiatan penambangan timah di seluruh Kepulauan Bangka Belitung, terutama di perairan Pantai Matras di Kabupaten Bangka yang merupakan daerah pariwisata dan perairan Pantai Muntok di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan daerah perairan budi daya.

“Atas dasar tersebut, kami (Pemerintah Provinsi) harus segera menetapkan langkah-langkah yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penanganan aktivitas penambangan yang mengesampingkan tanggung jawab sosialnya baik kepada masyarakat maupun lingkungan menjadi tugas kita bersama. Dampak penambangan hendaknya dapat diminimalisir agar tidak merusak dan membahayakan aktivitas mata pencaharian masyarakat sekitar,” jelas Gubernur Erzaldi.

Kepada PT Timah, Gubernur Erzaldi mengatakan bahwa tanggung jawab sosial kepada masyarakat merupakan salah satu investasi PT Timah Tbk demi pertumbuhan dan keberlanjutan serta sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

  • Halaman
  • 1
  • 2