Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan (Dikdin) Formasi Tahun 2020 Ditunda

Ahada
Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan (Dikdin) Formasi Tahun 2020 Ditunda
Plt. Ka.BKPSDMD Kota Pangkalpinang Eko Budi Hartono,S.Sos.M.Si. (ist)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Memperhatikan Status Tanggap Darurat Bencana non-Alam Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan (Dikdin) formasi tahun 2020 ditunda sampai ditetapkannya kebijakan lebih lanjut. 

Penundaan ini dilakukan berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/381/M.SM.01.00/2020 tentang Penundaan Jadwal Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2020.

Dalam surat tersebut ditetapkan bahwa jadwal pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan yang semula direncanakan mulai tanggal 9 April 2020 ditunda sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut dalam bentuk surat edaran.

Menurut Plt Kepala BKPSDMD Kota Pangkalpinang,  Eko Budi Hartono SSos  MSi rencananya, ada delapan kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki lembaga pendidikan kedinasan dan akan menerima calon siswa-siswi/taruna-taruni tahun ini.

Kedelapan K/L tersebut yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengalami penundaan jadwal pendaftaran dan seleksi adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)," ujar Eko.

Padahal, kata Eko, hingga saat ini, peminat perguruan tinggi kedinasan ini masih sangat banyak, karena  memiliki beberapa kelebihan, seperti biaya pendidikan sangat terjangkau, bahkan banyak yang tidak dipungut biaya, disediakan asrama, masih kuliah sudah diangkat menjadi CPNS, selama masa pendidikan diberi uang saku, dan lulus kuliah tidak bingung mencari kerja karena langsung ditempatkan di instansi pemerintah.

Berdasarkan Keppres No 87 Tahun 2004, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) digabungkan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Institut ini bertujuan menyiapkan kader kepamongprajaan yang berkompetensi, berkarakter, dan berkepribadian.

IPDN memiliki 3 (tiga) Fakultas, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan yang terdiri dari 3 (tiga) program studi (prodi), yaitu Prodi Kebijakan Pemerintahan, Politik Pemerintahan dan Prodi Pembangunan dan Pemberdayaan ; Fakultas Manajemen Pemerintahan yang terdiri dari 4 (empat) program studi, yaitu Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Prodi Pembangunan Daerah, Prodi Keuangan Publik,; Fakultas Hukum Tata Pemerintahan yang terdiri dari 3 (tiga) program studi, yaitu Prodi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, dan Prodi Praktek Perpolisian Tata Pamong.

Hingga saat ini telah terbentuk 7 (tujuh) Kampus IPDN di Daerah, yaitu Kampus IPDN Sumatera Barat di Bukit Tinggi menyelenggarakan program studi keuangan daerah; Kampus IPDN Riau di Rokan Hilir menyelenggarakan program studi pembangunan dan pemberdayaan; Kampus IPDN Kalimantan Barat di Kubu Raya menyelenggarakan program studi manajemen sumberdaya aparatur; Kampus IPDN Sulawesi Selatan di Pacelekan Gowa menyelenggarakan program studi pembangunan dan pemberdayaan; Kampus IPDN Sulawesi Utara di Tondano menyelenggarakan program studi administrasi kependudukan dan catatan sipil; Kampus IPDN Nusa Tenggara Barat di Mataram menyelenggarakan program studi politik pemerintahan, dan Kampus IPDN Papua di Jayapura menyelenggarakan program studi politik pemerintahan.

Sedangkan di Kampus Pusat Jatinangor dan Jakarta terdapat 2 (dua) Fakultas, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan yang terdiri dari 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Politik Pemerintahan dan Program Studi Pembangunan dan pemberdayaan untuk Program Diploma Empat (DIV), serta Program Studi Kebijakan Pemerintahan untuk Program Studi Stara Satu (S-1).

Kedua adalah Fakultas Manajemen Pemerintahan yang terdiri dari 3 (tiga) Program Studi Program Diploma Empat (DIV) yaitu Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur, Program Studi Keuangan Daerah, dan Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selain itu, terdapat empat Program Studi Strata Satu (S-1) yaitu Program Studi Manajemen Pemerintahan, Program Studi Manajemen Keuangan Daerah, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Program Studi Manajemen Pembangunan. (*/BBR)
Laporan: @hada