Peringatan Hari Tani Nasional, Ini Tuntutan Mahasiswa Babel ke Gubernur

kasmirudin
Peringatan Hari Tani Nasional, Ini Tuntutan Mahasiswa Babel ke Gubernur
Aksi yang digelar mahasiswa Bangka Belitung pada Hari Tani Nasional di Gedung DPRD Babel, Selasa (24/9/2019). (Foto: Diko)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Aksi yang digelar mahasiswa Bangka Belitung pada Hari Tani Nasional, dapat dikatakan momentum yang tepat bagi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk kembali berbenah.

Pasalnya hal-hal yang disampaikan mahasiswa sangat sebanding dengan Kondisi yang dihadapi Bangka Belitung saat ini.

Misalnya, komoditas yang biasa menjadi andalan petani Bangka Belitung kini mengalami penurunan nilai jual. Komoditi utama seperti lada hanya mencapai Rp 46 ribu per kilogram, maupun harga karet yang berada pada harga Rp 5.000 per kilogram. Harga-harga komoditas tersebut dinilai tidak sebanding dengan modal dan biaya operasional yang dikeluarkan petani. Sehingga hal tersebut semakin menambah daftar penderitaan petani semakin tinggi.

Apalagi ditambah dengan konflik dan Ketegangan yang terjadi di beberapa wilayah yang melibatkan masyarakat. Hal ini tentunya perlu direspon cepat oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, agar tidak merugikan masyarakat.

Adapun 7 poin yang menjadi tuntutan Mahasiswa di Hari Tani Nasional yakni :

  1. Gubernur mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian LHK RI tentang pencabutan izin konsesi HTI PT. BRS di Bangka Barat.
  2. Pemerintah Kepulauan Provinsi Bangka Belitung mengevaluasi serta mencabut izin HGU Industri Kelapa Sawit skala besar yang menimbulkan permasalahan sosial-ekologi.
  3. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerbitkan Perda mengenai Tata Niaga guna menghentikan monopoli dagang dan produksi komoditas pertanian.
  4. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melaksanakan pelatihan dan pendampingan di sektor lada guna meningkatkan kualitas produksi lada.
  5. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengupayakan pembangunan industri hilir lada melalui BUMD.
  6. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melanjutkan sistem resi gudang secara konsisten guna menstabilkan perekonomian rakyat.
  7. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengevaluasi serta menetapkan RZWP3K yang berpihak pada hajat hidup masyarakat pesisir dan nelayan.

Para Mahasiswa mendesak pemerintah menjalankan tuntutan tersebut guna melaksanakan agenda penyelesaian konflik agraria, serta pemulihan harga-harga jual komoditi petani dan pemulihan kembali lingkungan yang rusak akibat eksploitasi yang dilakukan industri ekstraktif di Provinsi Bangka Belitung.

Pernyataan sikap tersebut sebagai wujud reforma agraria sejati yang sesuai dengan  amanah dan prinsip-prinsip yang tertuang pada UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. (BBR)


Penulis  : Diko
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review