Perlu Rekontruksi dan Revisi Aturan Pertambangan Untuk Selamatkan Perekonomian Babel

Irwan
Perlu Rekontruksi dan Revisi Aturan Pertambangan Untuk Selamatkan Perekonomian Babel
Direktur Pusat Studi Hukum Tata Negara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Syafri Hariansah

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID – Untuk Selamatkan perekonomian Provinsi Bangka Belitung, tentunya harus ada rekontruksi dan revisi terhadap aturan pertambangan khususnya timah.

Hal tersebut dikatakan Direktur Pusat Studi Hukum Tata Negara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Syafri Hariansah. Menurutnya salah satu dasar pembentukan Undang-Undang adalah filosofi, kemudian bagaimana sebuah produk Undang-Undang dibuat untuk kemaslahatan bersama dan kepentingan umum.

Saat ini, masih dalam kondisi pandemi Covid-19 perekonomian Babel mersosot luar biasa bahkan terendah se-Sumatera. Sektor tambang triwulan pertama -7,59 persen artinya sektor tambang berimbas sangat besar saat Covid-19.

Syafri menyebutkan aturan pusat mengenai Minerba dan Peraturan Menteri tentang RKAB, merupakan persoalan serius yang harus dibahas, untuk itu perlu didorong bagaimana kemudian dengan adanya kelongaran dari sisi aturan dapat menopang perekonomian Babel yang masih bergantung pada sektor timah.

“Kita masih situasi pandemi Covid-19, statemen Gubernur Babel Erzaldi Rosman yang menyatakan kalau sampai tiga bulan kedepan jika pandemi tidak redah ekonomi Babel akan terjun bebas,” katanya.

Untuk menyelamatkan agar perkomomian Babel tidak terjun bebas dalam tiga bulan kedepan, ‎Syafri menyarankan harus ada rekontruksi dan revisi terhadap aturan pertambangan tersebut.

“Saya bukan orang pro tambang, ekonomi masyarakat Babel harus diselamatkan dulu, ada ratusan ribu masyarakat kita bergantung di tambang timah,” ujarnya.

Dikatakannya, secara teori, peraturan menteri ESDM, disampaikan kepemerintah pusat dalam hal ini Presiden, tidak ada yang tidak mungkin berubah.

“aturan Minerba ini, universal, berlaku secara umum luas, permennya termaksut semua minerba batu bara dan lainya, apakah sama kondisi pertambangan timah di Babel, kan tidak makanya ‎harus ada upaya menyamakan persepsi antara pusat dan daerah dalam kontek mengatur hulu dan hilir pertimahan di Babel,” ungkapnya.

“Saya rasa ada solusi untuk kemudian, membuat kelonggaran dari sisi aturan, UU saja bisa di-Judicial Review bertentangan dengan UU 1945, kalau kami perspektif hukum tatanegara bukan tidak mungkin karena ada hak dasar pasal 28 itu, hak masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak, harus dibuat kelonggaran dari segi aturan ESDM itu,” jelasnya.

Syafri menyarankan pemerintah daerah untuk memberikan stimulan kepada masyarakat terlebih dulu, baru provinsi buat formula, kemudian di serahkan ke pusat atas kondisi ril yang terjadi dilapangan. (BBR)