Persiapan Pemekaran Kabupaten, Pemkab Bangka Buat Tiga Kecamatan Baru

kasmirudin
Persiapan Pemekaran Kabupaten, Pemkab Bangka Buat Tiga Kecamatan Baru
Bupati Bangka Mulkan SH, MH. (Foto: Ibnu)

SUNGAILIAT, BABELREVIEW.CO.ID -- Bupati Bangka Mulkan SH, MH mengajukan Raperda Pemekaran untuk 5 kecamatan di sidang Paripurna DPRD Bangka, Senin (10/6/2019).

Pemekaran kecamatan ini merupakan semangat dari pemekaran Kabupaten Bangka. Dan pemekaran ini dilakukan dengan pemekaran dari bawah, bukan pemekaran dari atas.

"Kecamatan ini harus kita mekarkan terlebih dahulu, setelah itu terwujud baru dimekarkan kabupatennya," ungkap Mulkan.

Bupati mengatakan, pihaknya hanya membuat Raperda saja, dan selebihnya yang memutuskan di tingkat nasional. Yang nantinya berhubungan dengan pembentukan kabupaten pemekaran.

Ketika ditanya mengenai geografis wilayah untuk pemekaran kabupaten baru, Mulkan menjelaskan, bahwa secara wilayah administrasi sudah mencukupi, tetapi pihaknya akan menyerahkan ke pihak DPRD.

"Nanti akan dibentuk pansus yang akan membahas tentang permasalahan tersebut, yang akan dibahas lebih detail dan digodok lagi," jelasnya.

Terkait dengan teknis pemekaran, semua harus ada payung hukum yang jelas. Mulkan juga katakan, jika payung hukum sudah disahkan oleh DPRD dan tidak adanya cacat hokum, itu akan dijadikan langkah selanjutnya.

"Dengan adanya pemekaran tersebut harus ada hal-hal yang harus diperhatikan, salah satunya wilayahnya dan jumlah penduduknya. Apakah kedua kriteria tadi memenuhi standar atau tidak, itu yang harus diperhatikan," ungkapnya.

Bupati menjelaskan, dengan adanya pemekaran kecamatan ini merupakan langkah kedepan untuk melakukan pemekaran kabupaten.

“Paling tidak harus ada 5 kecamatan untuk 1 kabupaten. Maka dari itu kita lakukan pemekaran 2 kecamatan dan buat 3 kecamatan baru, seperti Kecamatan Karang Lintang, Kecamatan Maras Makmur dan Kecamatan Simpang Tiga," jelasnya.

Ditegaskan Mulkan, pihaknya hari ini (kemarin-red) sedang mengajukan raperda pemekaran ke DPRD Bangka. Pihaknya masih menunggu hasil pembahasan yang dilakukan oleh DPRD.

"Nanti setelah pengesahan, Perda ini akan kita bawa ke gubernur Babel dan Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu mereka akan evaluasi Raperda yang kita ajukan, apakah ada cacat hukum atau tidak, dan eksekutornya ada di Kementerian Dalam Negeri," kata bupati. (BBR)


Penulis  : Ibnu
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review