PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID – Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang mengikuti Rapat Evaluasi Program Nasional melalui Zoom Meeting yang berlangsung di Smart Room Center (SRC) Kantor Walikota Pangkalpinang, Rabu (4/06/2025).
Dalam evaluasi tersebut, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini membahas beberapa program nasional. Untuk program makan bergizi gratis, Pangkalpinang tidak termasuk dalam 260 satuan yang diminta melaksanakan program tersebut.
“Alhamdulillah tadi dari 260 satuan yang diminta untuk wilayah pelayanan gizi gratis, kemudian Pangkalpinang tidak termasuk,” kata Juhaini.
Juhaini juga menjelaskan evaluasi yang membahas program pembangunan 3 juta rumah dengan realisasi nasional yang telah mencapai 98 persen. Khusus untuk Pangkalpinang, pemerintah kota telah menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang pemberian Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan (BBNHTB) gratis serta Biaya Balik Nama Gratis (BBG).
“Kemudian juga dilakukan evaluasi terhadap pembangunan 3 juta rumah dan realisasi nasional sudah mencapai 98 persen, alhamdulillah pemerintah kota Pangkalpinang sudah menerapkan Peraturan Walikota tentang BBNHTB gratis”
Kemudian Juhaini mengatakan program ketiga yaitu Program Koperasi Merah Putih mencatat 78.384 dari 83.762 desa/kelurahan di Indonesia (93,58%) telah melaksanakan musyawarah khusus. Pangkalpinang berhasil melaksanakan di 42 kelurahan.
“Alhamdulillah 42 kelurahan sudah melaksanakan musyawarah khusus dan kita tidak menjadi perhatian dari bapak sekjen,” ungkap juhaini.
Untuk pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah Bangka Belitung, pencapaian sudah 100 persen termasuk Pangkalpinang.
Untuk pembangunan sekolah rakyat tahap dua, Pangkalpinang belum mengusulkan lahan dan akan ditindaklanjuti bersama Dinas Sosial.
“Kemudian untuk pembangunan sekolah rakyat tahap 2 tadi kita mendapat perhatian dari data yang disampaikan dimana dari 210 BMDA yang belum mengirimkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat, salah satunya Pangkalpinang belum mengusulkan itu dan ini akan kita tidak lanjutkan, nanti kita akan bersama dengan dinas sosial untuk membahas masalah ini terkait dengan usulan lahan pembangunan sekolah rakyat,” jelas Juhaini.
Terkait pengendalian inflasi, Pangkalpinang menunjukkan kinerja baik dengan inflasi year-on-year 1,4% (nasional 1,6%) dan mengalami deflasi month-to-month 0,86% (nasional 0,37%).
Rapat evaluasi ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan berbagai program nasional di tingkat daerah untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
(Dinda)
