Polemik PPDB Jenjang SMP di Koba, DPRD Bateng Beri Win-Win Solution

kasmirudin
Polemik PPDB Jenjang SMP di Koba, DPRD Bateng Beri Win-Win Solution
Apri Panzupi. (Foto: Faisal)

BANGKA TENGAH, BABELREVIEW.CO.ID -- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Bangka Tengah khususnya Kecamatan Koba diwarnai polemik. Puluhan orangtua murid mengeluh, karena anaknya tidak mendapatkan kursi di SMPN 1 yang notabenenya merupakan satu-satunya SMP Negeri di Kecamatan Koba.

Di sisi lain, orangtua murid enggan untuk memasukan anaknya ke sekolah swasta dikarenakan biaya yang mahal dibandingakan dengan sekolah negeri.

Dalam upaya menyelesaikan polemik tersebut, DPRD Bangka Tengah dan pihak eksekutif dalam hal ini Dinas Pendidikan melakukan pertemuan guna mencari jalan yang tidak merugikan satu sama lain atau win-win solusion.

Anggota Komisi II DPRD Bangka Tengah, Apri Panzupi mengatakan, PPDB di Bangka Tengah dalam 3 tahun belakangan ini selalu mempunyai polemik yang sama yakni kurangnya daya tampung SMP Negeri, sedangkan jumlah kelulusan jenjang SD yang terus meningkat setiap tahunnya.

"Tahun ini saja khusus di Kecamatan Koba jumlah kelulusan anak SD meningkat, sedangkan daya tampung SMP Negeri terbatas. Sehingga kami bersama Dinas Pendidikan mencari solusi terbaik guna menjaga asa orangtua yang ingin tetap anaknya melanjutkan sekolah tanpa menambah beban keuangan," ujar Apri kepada Babel Review, Rabu (22/7/2020).

Dikatakan Apri, sebelumnya Dinas Pendidikan sudah berencana untuk membangun SMPN 3, namun terkendala adanya Covid-19. Sehingga belum bisa terlaksana. Solusi bersama yang bisa mengakomodir semuanya adalah dengan menambah kuota siswa dalam ruang belajar dan mensubsidikan bantuan anggaran kepada SMP swasta.

"Yang mesti kami cermati adalah tingginnya minat orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, karena biaya pendidikan yang murah. Jadi solusi yang kami keluarkan juga tidak mengesampingkan peran sekolah swasta, sehingga kami alokasikan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah negeri (SMPN 1 Koba) untuk dikirim ke sekolah swasta (SMP Muhammadiyah Koba). Namun  dibantu dengan subsidi biaya pendidikan melalui pos APBD di Dinas Pendidikan, yang akan DPRD anggarkan," terangnya.

Apri menyampaikan, kebetulah SMP Muhammadiyah Koba tahun ini mengeluarkan program unggulan yakni program untuk siswa yang dibebaskan biaya pemdaftaran dan biaya gedung. Sehingga anak-anak yang belum diterima di SMPN 1 bisa didaftarkan di SMP Muhamadiyah.

Politisi PPP tersebut menerangkan, minat orangtua yang cenderung ke SMP Negeri, karena SMP swasta tidak bisa menggratiskan biaya SPP. Untuk itu DPRD memberikan solusi dengan mendorong Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan pos APBD, untuk biaya operasional SMP Muhammadiyah. Sehingga mereka bisa melakukan penerimaan tanpa uang pendaftaran dan uang gedung serta uang SPP yang rencananya akan dibebaskan seperti SMP Negeri.

"Kami di sini memberi win-win solution dengan memberikan stimulus kepada SMP swasta, yang memang SMP Muhammadiyah harus dibantu keberlangsungan dan perkembangannya dalam upaya menampung minat sekolah anak-anak khususnya di Kecamatan Koba dan orangtua pun tidak terbeban lagi dengan biaya bulanan layaknya sekolah negeri," pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, P Sihombing membenarkan, bahwa pihaknya sepakat dengan legislatif membantu keberlangsungan SMP Muhammdiyah dengan menggunakan pos anggaran APBD.

"SMP Muhammadiyah ini akan tutup jika tidak segera kami bantu, untuk itu kami sudah mendapatkan dukungan dari Komisi II untuk segera membantu keberlangsungan dan perkembangan SMP muhamdiyah Koba," tutupnya. (BBR)


Penulis : Faisal

Editor   : Kasmir 

Sumber : Babel Review