Potensi Investasi di Perairan dan Pesisir Babel Sangat Besar

Ahada
Potensi Investasi di Perairan dan Pesisir Babel Sangat Besar
Wakil Gubernur Abdul Fatah di dampingi Kadis DKP Dasminto, Kepala Biro Hukum Maskupal, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Babel, meminpin sosialisasi virtual bersama Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP RI Suharyanto, Rabu (24/6/2020). (Ist)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID - Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP RI, Suharyanto menyatakan izin lokasi perairan menjadi dasar untuk pemberian izin pengelolaan perairan/izin usaha sektor lain yang menggunakan perairan pesisir secara menetap dan izin pelaksanaan reklamasi.

Implementasi RZWP3K harus melalui tahapan pengawasan mengenai kesesuaian zona dengan peruntukannya (dilarang/diperbolehkan), serta kepastian pemegang izin lokasi di laut telah menjalankan kewajibannya terhadap sumber daya di laut.

Pernyataan ini disampaikan Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP RI, Suharyanto saat sosialisasi virtual mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Pengelolaan Perairan di WP3K, Rabu (24/6/2020). 

Kegiatan sosialisasi virtual ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Abdul Fatah dengan di dampingi Kadis DKP Dasminto, Kepala Biro Hukum Maskupal, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Babel.

Kegiatan ini diikuti 38 peserta dari perwakilan dinas kelautan dan perikanan kab/kota, Bappeda Provinsi Kepulauan Babel dan DPMPTSP Prov Babel.

Tujuan sosialisasi ini, dijelaskan Wagub Babel Abdul Fatah guna mendorong peluang investasi di Bangka Belitung, khususnya di sektor  Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, kata Wagub Abdul Fatah, untuk mendorong aktivitas pemanfaatan perairan dalam upaya meningkatkan peluang investasi serta pendapatan ekonomi daerah Babel.

"Melalui kegiatan ini, kita bisa memperoleh  suatu gambaran yang jelas sebagai acuan kita dalam melaksanakan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) tahun 2020-2040," ungkapnya.

Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP RI, Suharyanto dalam paparannya mengatakan bahwa permen KP tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan perizinan lokasi perairan dan pengelolaan perairan.

"Kepastian ruang sangat penting untuk diatur agar ada petunjuk bagi stakeholder, pemerintah, pengusaha, ataupun perorangan supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Hal ini diharapkan dapat mendorong peluang investasi, seperti Pulau Belitung memiliki peluang yang besar di sektor pariwisata terlebih wilayah tersebut masuk dalam prioritas pemerintah pusat," ujarnya. (BBR)
Sumber : Imelda
Foto : Umar