Puluhan Warga Tolak Pengembangan Lahan Jadi Pemakaman di Gandaria

Irwan
Puluhan Warga Tolak Pengembangan Lahan Jadi Pemakaman di Gandaria

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Puluhan warga RT 06 dan RT 07 RW 02, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana Pemerintah Kota terkait pengembangan lahan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) Percontohan Gandaria, di lahan yang terletak di sekitaran belakang Lapas Tuatunu, Rabu (3/8/2022).

Ketua RT 06 RW 02 Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Sastra Dana Wijaya menyampaikan, aksi warga ini merupakan bentuk reaksi warga atas hasil rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Pangkalpinang yang digelar pada hari Senin sebelumnya (1/8/2022).

Dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam menyampaikan rencana penggunaan lahan seluas 53.096 meter persegi sebagai TPU Percontohan.

Sastra menilai polemik yang terjadi saat ini disebabkan kerancuan antara rencana Pemerintah Kota dengan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 Pasal 44, yang menyebutkan rencana pengembangan TPU Gandaria seluas 10.000 meter persegi.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, pada tahun 2012 juga Pemerintah Kota juga berencana mendirikan fasilitas pendidikan Akademi Komunitas Negeri di lahan yang sama.

“Di tahun yang sama Perda dikeluarkan (2012) Pemerintah Kota Pangkalpinang memasang plang bahwa di lahan ini akan dibangun kampus. Makanya warga berbondong-bondong membangun rumah di sini,” ujar Sastra yang mengaku sampai saat ini belum pernah diajak berdialog maupun mendapatkan sosialiasi dari pihak Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Hal ini bertentangan dengan pernyataan Radmida Dawam saat memimpin rapat TKPRD yang menyebutkan sudah ada sosialisasi dan pendekatan kepada warga.

"Baik Saya maupun warga belum pernah diajak sosialisasi ataupun mediasi oleh pihak Pemerintah Kota Pangkalpinang ataupun dinas terkait yang dalam hal ini Dinas PUPR," ujar Sastra.

"Harapan saya ke depannya suapaya masalah ini tidak berlarut-larut saya meminta pihak Pemerintah Kota Pangkalpinang undanglah warga saya, kita audiensi dan mediasi. Ini murni permintaan warga saya, supaya pemerintah tahu ini aspirasi warga yang terdampak langsung,” harap Sastra. (BBR)

Foto & Laporan: M. Aria