PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID – (Plt) Asisten Pembangunan dan Perekonomian Kota Pangkalpinang, Juhaini, menyampaikan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Daerah yang digelar pada Senin, 20 Oktober 2025 di SRC Pemkot Pangkalpinang.
Juhaini mewakili Wali Kota Pangkalpinang menghadiri rakot tersebut membahas strategi percepatan realisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Juhaini menyampaikan hasil Rakor pada zoom meeting bahwa Menteri Keuangan memberikan arahan terkait percepatan realisasi belanja untuk pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dimonitor oleh mesin pemerintah dan mesin swasta.
“Dari hasil rakor, yang pertama ada diskusi arahan dari Menkeu terkait dengan percepatan realisasi belanja untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, Mendagri menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah itu dimonitori oleh mesin pemerintah dan mesin swasta,” jelas Juhaini.
Juhaini memaparkan bahwa realisasi keuangan nasional untuk pendapatan mencapai 70,70 persen, sementara belanja baru terealisasi 56,07 persen. Di tingkat daerah, realisasi tertinggi diraih Kota Banjar Baru dengan 87,99 persen, sedangkan terendah adalah Kota Prabumulih dengan 59,6 persen.
“Khusus di Kota Pangkalpinang, realisasi tertinggi diantara yang terendah, yang tertinggi dan terendah. Jadi yang tertinggi itu adalah 87,99 persen di Banjar Baru dan yang terendah 59,6 persen di Kota Prabumulih,” paparnya.
Menkeu juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua mencapai 5,12 persen dengan tingkat inflasi 2,65 persen. Kontribusi pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari Pulau Jawa yang mencapai 56,9 persen.
Juhaini menjelaskan bahwa rakor menghasilkan tiga fokus utama bagi daerah dalam 90 hari ke depan. Pertama, pengelolaan dana pemerintah daerah di bank secara efisien dengan mengutamakan bank daerah.
Kedua, percepatan belanja yang tidak hanya cepat tetapi berkualitas dan tepat sasaran untuk mendorong perekonomian, meningkatkan layanan publik, dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Percepatan belanja yang tidak hanya cepat tetapi yang berkualitas. Yang berkualitas dan tepat sasaran untuk mendorong perekonomian, kemudian meningkatkan layanan publik dan memperkuat PAD,” tegasnya.
Ketiga, memperkuat tata kelola dan integritas untuk kepentingan publik dan investor agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Kemudian yang ketiga adalah perkuat tata kelola dan integritas kepentingan publik untuk kepentingan publik dan investor agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” pungkas Juhaini.
(Dinda)
