Raperda Bangka Selatan

Admin
Raperda Bangka Selatan
Raperda Bangka selatan

Menimbang

:

a.

bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian yang efektif dan efisien;

 

 

b.

bahwa pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis harus diselenggarakan   secara   terpadu,   komprehensif,   dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait;

 

 

c.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis;

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis;

 

Mengingat

:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

2.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

 

 

 

 

 

3.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan,Kabupaten Bangka Tengah,Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Timur di Provinsi Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4268);

 

 

4.

Undang-Undang    Nomor    36    Tahun    2009    tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

 

 

5.

Undang-Undang    Nomor    12    Tahun    2011    tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara        Republik   Indonesia   Tahun   2011   Nomor   82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

 

 

 

6.

Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang PemerintahanDaerah    (Lembaran    Negara    Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan       Daerah    (Lembaran    Negara    Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

 

 

7.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016   tentang   Penanggulangan   Tuberkulosis   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122).

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN 

dan 

BUPATI BANGKA SELATAN

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

:

PERATURAN    DAERAH    TENTANG    PENCEGAHAN    DAN PENGENDALIAN TUBERKULOSIS.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.       Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2.       Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

3.       Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem   dan   prinsip   Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

4.       Pemerintah   Daerah   adalah   Bupati   sebagai   unsur   penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5.       Tuberkulosis  yang  selanjutnya  disingkat  TB  adalah  penyakit  menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.

6.       Pencegahan   adalah   upaya   agar   seseorang   tidak   tertular   kuman Mycobacterium Tuberculosis.

7.       Pengendalian adalah upaya dalam rangka mengatasi masalah TB melalui promosi kesehatan,   surveilans   TB,   penanggulangan   factor   resiko, penemuan     dan  penanganan  kasus  TB,  pemberian  kekebalan,  dan pemberian obat pencegahan.

8.       Dinas   adalah   perangkat   daerah   yang   menyelenggarakan   urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

9.       Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas.

 

10.    Surveilans Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat Surveilans TB adalah kegiatan  pemantauan  dan  analisis  sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan dan kondisi  yang  mempengaruhinya  untuk  mengarahkan  tindakan pengendalian yang efektif dan efisien.

11.    Human Immunodeficiency Virus  yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

12.    Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah  suatu  kumpulan  gejala  berkurangnya  kemampuan  pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

13.    Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah   orang yang telah terinfeksi virus HIV.

14.    Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

15.    Gender adalah perbedaan perempuan dan laki – laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya.

16.    Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

17.    Bacille Calmette Guerin yang selanjutnya disingkat BCG adalah Vaksin untuk Tuberkulosis  yang  dibuat  dari  baksil  Tuberkulosis  yang  di lemahkan dengan dikulturkan di medium buatan selama bertahun – tahun.

18.    Rencana  Aksi  Daerah  Penanggulangan Tuberkulosis adalah  program  aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Tuberkulosis.

 

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

 

Pasal 2

 

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya dalam Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan menuju eliminasi Tuberkulosis 2030, yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga dan masyarakat.

 

Pasal 3

 

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mencegah dan mengurangi penularan penyakit TB;

b. meningkatkan kualitas hidup penderita TB serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit TB pada individu, keluarga, dan masyarakat;

c. menyediakan dan menyebarluaskan informasi untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian TB;

d. menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada penderita TB;

e. meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan penderita TB dalam berbagai upaya pencegahan dan pengendalian TB; dan

f.   mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, sektor swasta dan dunia usaha, serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan TB.

 

 

BAB III

RUANG LINGKUP

 

Pasal 4

 

Ruang Lingkup Pencegahan dan Pengendalian TB meliputi:

a. prinsip dan tugas;

b. kebijakan dan strategi;

c.  kegiatan pencegahan dan pengendalian;

 d. sumber daya;

e.  sistem informasi;

f.  koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;

g. peran serta masyarakat;

h. pembiayaan;

i.  pembinaan dan pengawasan;

 j.  pelaporan dan evaluasi; dan

 k. larangan.

 

 

BAB IV

PRINSIP DAN TUGAS

Pasal 5

 

Pencegahan dan Pengendalian TB dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. memperhatikan nilai agama, budaya, dan norma dalam masyarakat;

b. menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;

c. kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

d. kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan kesehatan ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten;

e. kegiatan  dilakukan  secara  sistematis  dan  terpadu,  mulai  dari  perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi penderita TB serta orang yang terdampak;

f.   kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan;

g. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pengendalian TB;

h. mengembangkan sistem informasi; dan

i.     melakukan kerja sama regional dan global dalam rangka pencegahan dan pengendalian TB.

 

Pasal 6

 

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

 

Pasal 7

 

Arah kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Menengah dan Rencana Strategis

Nasional Penanggulangan Tuberkulosis.

 

Pasal 8

 

Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian TB sebagai berikut:

a. dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah sebagai    titik    berat    manajemen    program,    yang    meliputi: perencanaan, pelaksanaan,   monitoring  dan  evaluasi   serta  menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana);

b. penguatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan komitmen daerah dan    sinergi lintas program dan lintas sektor;

c.  penguatan penanggulangan Tuberkulosis dan pengembangannya ditujukan

bagi kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan serta peningkatan

mutu layanan sehingga mampu memutus mata rantai penularan dan

mencegah terjadinya resistensi obat;

d. penemuan dan pengobatan  untuk penanggulangan TB dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama    yang meliputi Puskesmas, Klinik,  dan  Dokter  Praktik  Mandiri    serta Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut   yang meliputi: Rumah Sakit Pemerintah, non pemerintah dan         Swasta,  Rumah  Sakit  Paru,  Balai  Besar/Balai  Kesehatan  Paru Masyarakat;

e. pengobatan Tuberkulosis tanpa penyulit atau tanpa penyakit penyerta lainnya wajib dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Pengobatan Tuberkulosis dengan penyulit atau dengan penyakit penyerta lainnya wajib dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL); dan

 f. dalam hal pengobatan pasien Tuberkulosis, semua penyedia fasilitas

     layanan kesehatan wajib menerapkan strategi DOTS.

 

Pasal 9

 

(1) Strategi penanggulangan Tuberkulosis tertuang dalam bentuk Rencana Aksi  Daerah.

(2)  Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penguatan kepemimpinan program TB;

b. peningkatan akses layanan TB yang bermutu;

c.  pengendalian faktor resiko TB;

d. peningkatan kemitraan TB melalui Forum Koordinasi TB

e.  peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB; dan

f.  penguatan manajemen program TB.

(3)  Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

 

BAB VI

KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

 

Bagian Kesatu

Pencegahan

 

Pasal 10

 

(1) Kegiatan   Pencegahan   dilakukan   secara   terpadu,   komprehensif,   dan berkesinambungan.

(2)Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta, lembaga pendidikan formal dan nonformal.

(3) Kegiatan Pencegahan   secara      terpadu,       komprehensif,       dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah TB;

b. pengembangan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha Pencegahan dan penanggulangan TB guna melindungi setiap orang dari TB;

c.  melakukan program komunikasi, informasi, dan eduksi pencegahan TB

yang  benar,  jelas,  dan  lengkap  melalui  media  massa,  organisasi

masyarakat, swasta, masyarakat, maupun lembaga pendidikan formal dan nonformal secara periodik dan berkesinambungan;

d. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan TB kepada masyarakat; dan

e.  melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

 

Pasal 11

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penularan TB di satuan pendidikan melalui:

a. pemberian  informasi  kepada  peserta  didik  tentang  TB  dan  perilaku hidup bersih dan sehat secara periodik;

b. bersama  dengan  satuan  pendidikan  membentuk kelompok guru  dan kader siswa peduli TB di masing-masing sekolah; dan

c.  memasukkan   pendidikan   tentang   pencegahan   TB   dalam   materi kurikulum pendidikan sekolah yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu.

(2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB.

 

Pasal 12

 

(1) Pemerintah  Daerah  melakukan  upaya  pencegahan  penularan  TB  pada tenaga kerja melalui:

a. pemberian informasi tentang TB secara periodik terhadap tenaga kerja;

b. bersama   dengan   instansi   pemerintah   dan   nonpemerintah,   serta perusahaan swasta membentuk kelompok kerja penanggulangan TB dalam rangka melindungi tenaga kerja dari TB di lingkungan kerja; dan

 

c. membuat    kebijakan,    pengawasan,    dan    evaluasi    di    bidang ketenagakerjaan dalam pencegahan TB di tempat kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Upaya pencegahan penularan TB pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB.

 

Pasal 13

 

(1) Pemerintah  Daerah  melakukan  upaya  pencegahan  penularan  TB  pada anak.

(2)  Pencegahan penularan TB pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a.  melakukan vaksinasi BCG bayi berumur 0-2 bulan;

b. melakukan skrining dan manajemen kontak pada anak yang mengalami paparan pasien TB Bakteri Tahan Asam positif dan pada orang dewasa yang menjadi sumber penularan bagi anak yang didiagnosis TB; dan

c.   memberikan obat isoniazid   pada anak yang tinggal dengan pasien TB dewasa dengan Bakteri Tahan Asam positif.

 

 

Pasal 14

 

(1)   Pemerintah   Daerah   meningkatkan   upaya   pencegahan   penularan   TB berdasarkan pendekatan berbasis keluarga.

(2)  Pendekatan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan perawatan bagi anggota keluarga yang sakit dan mencegah penularan pada anggota keluarga yang sehat.

(3)  Pencegahan  penularan  TB  berdasarkan  pendekatan  berbasis  keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

 

 

Bagian Kedua

Pengendalian

 

Pasal 15

 

Pengendalian TB diselenggarakan melalui kegiatan:

a. promosi kesehatan;

b. surveilans TB;

c.  pengendalian faktor resiko;

d. penemuan dn penanganan kasus TB;

e.  pemberian kekebalan; dan

 f.  pemberian obat pencegahan.

 

Paragraf 1

Promosi Kesehatan

 

Pasal 16

 

(1)  Promosi Kesehatan dalam Pengendalian TB ditujukan untuk:

a.   meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;

b. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan

c.  memberdayakan masyarakat.

(2)  Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan advokasi.

(3) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta (Public Private Mix).

(4) Pemberdayaan   masyarakat   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan       melalui   kegiatan   menginformasikan,   mempengaruhi,   dan membantu                  masyarakat  agar  berperan  aktif  dalam  rangka  mencegah penularan TB, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TB.

(5) Perorangan,  swasta,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  organisasi masyarakat dapat   melaksanakan   promosi   kesehatan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program pengendalian TB.

(6)  Ketentuan  mengenai  promosi  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 15 huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

 

Paragraf 2

Surveilans TB

 

Pasal 17

 

(1) Surveilans TB merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan    dan    kondisi    yang    mempengaruhinya    untuk mengarahkan tindakan pengendalian yang efektif dan efisien.

(2)   Surveilans  TB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian.

(3)   Surveilans TB berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program Pengendalian TB.

(4)   Surveilans TB berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan TB resistan obat.

(5)  Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   penyelenggaraan   Survelans   TB

      sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

Pasal 18

 

(1)  Dalam  penyelenggaraan  Surveilans  TB  dilakukan  pengumpulan  data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik.

(2) Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.

(3) Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

 

Paragraf 3

Pengendalian Faktor Risiko TB

 

Pasal 19

 

(1)  Pengendalian faktor risiko TB ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit TB.

(2)   Pengendalian faktor risiko TB dilakukan dengan cara:

a.   membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;

b.   membudayakan perilaku etika berbatuk;

c.   melakukan  pemeliharaan  dan  perbaikan  kualitas  perumahan  dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat;

d.  peningkatan daya tahan tubuh;

e.   penanganan penyakit penyerta TB; dan

f.   penerapan  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi  TB  di  Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan di luar Fasilitas Pelayanan

      Kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan,  dan  di  luar  Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

 

Paragraf 4

Penemuan dan Penanganan Kasus TB

 

Pasal 20

 

(1)   Penemuan kasus TB  dilakukan secara aktif dan pasif.

(2)  Penemuan kasus TB secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. investigasi dan pemeriksaan kasus kontak;

b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan

c.  skrining pada kondisi situasi khusus.

(3) Penemuan kasus TB secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan pasien yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(4) Penemuan kasus TB ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pasien TB.

 

Pasal 21

 

(1)  Penanganan kasus  dalam Pengendalian  TB dilakukan melalui kegiatan tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan pasien.

(2)     Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.    pengobatan  dan  penanganan  efek  samping  di  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan;

b.   pengawasan kepatuhan menelan obat;

c.    pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan; dan/atau

d.   pelacakan kasus mangkir.

 (3) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman nasional pelayanan kedokteran tuberkulosis dan standar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 22

 

(1)  Setiap  pasien  TB  harus  mematuhi  semua  tahapan  dalam  penanganan kasus TB yang dilakukan tenaga kesehatan.

(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dalam penanganan kasus TB yang dilakukan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

Paragraf 5

Pemberian Kekebalan

 

Pasal 23

 

(1)   Pemberian kekebalan dalam rangka Pengendalian TB dilakukan melalui imunisasi BCG terhadap bayi.

(2)   Penanggulangan TB melalui imunisasi BCG terhadap bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya mengurangi risiko tingkat keparahan TB.

(3)   Tata   cara   pemberian   imunisasi   BCG   terhadap  bayi      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

 

Paragraf 6

Pemberian Obat Pencegahan

 

Pasal 24

 

(1)  Pemberian obat pencegahan TB ditujukan pada:

a.   anak usia di bawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien TB

      aktif;

b.  orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang tidak terdiagnosa TB; atau

 c.   populasi tertentu lainnya.

(2)  Pemberian obat pencegahan TB pada anak dan orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan selama 6 (enam) bulan.

(3)  Pemberian   obat   pencegahan   TB   pada   populasi   tertentu   lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VII

SUMBER DAYA

 

Paragraf Kesatu

Sumber Daya Manusia

 

Pasal 25

 

(1)  Dinas harus menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab sebagai pengelola program Pengendalian TB.

 (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan masyarakat dan tenaga non kesehatan dengan kompetensi tertentu.

(3) Puskesmas harus menetapkan dokter, perawat, dan analis laboratorium terlatih   yang   bertanggung   jawab   terhadap   pelaksanaan   program Pengendalian TB.

(4) Rumah sakit harus menetapkan Tim DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pengendalian TB.

(5) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga yang telah memperoleh pelatihan teknis dan manajemen dan melakukan     peran    bantu    dalam    penanganan   pasien,   pemberian penyuluhan, pengawas menelan obat, dan pengendalian faktor risiko.

 

Bagian Kedua

Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan

 

Pasal 26

 

(1)  Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan pengendalian TB, yang meliputi:

a. obat Anti Tuberkulosis lini 1 dan lini 2;

b. vaksin untuk kekebalan;

c. obat untuk pencegahan Tuberkulosis;

d. alat kesehatan; dan

e. reagensia.

(2)   Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.

 

Pasal 27

 

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang berfungsi untuk:

a. penegakan diagnosis;

b. pemantauan keberhasilan pengobatan;

c. pengujian sensitifitas dan resistensi; dan

d. pemantapan mutu laboratorium diagnosis.

(2)    Sarana  laboratorium  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) terakreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.

 

 

Bagian Ketiga

Pendanaan

 

Pasal 28

 

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan anggaran Pengendalian TB.

 

 

Bagian Keempat

Teknologi

 

Pasal 29

 

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan teknologi Pengendalian TB untuk mendukung:

a. pengembangan diagnostik;

b. pengembangan obat;

c. peningkatan dan pengembangan surveilans;dan dan

d. pengendalian faktor risiko.

 

BAB VIII

SISTIM INFORMASI

 

Pasal 30

 

(1)  Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Pengendalian TB diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi.

(2) Data  dan  informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diperoleh melalui   kegiatan Surveilans TB dan hasil pencatatan dan pelaporan.

(3) Sistem informasi program Pengendalian TB dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.

 

Pasal 31

 

(1)        Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  melakukan  pencatatan  dan  pelaporan terhadap setiap kejadian penyakit TB.

(2)    Pencatatan dan pelaporan pasien TB untuk klinik dan dokter praktik perorangan   disampaikan kepada Puskesmas setempat.

(3)    Puskesmas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  harus  melaporkan jumlah pasien TB di wilayah kerjanya kepada Dinas.

(4)    Pelaporan pasien TB dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan disampaikan kepada Dinas.

(5)    Dinas melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke dinas kesehatan provinsi.

(6)    Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

 

 

BAB IX

 

KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

 

Pasal 32

 

(1)  Dalam  rangka  penyelenggaraan  Pengendalian  TB  dibangun  dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan di Daerah, Bupati membentuk Tim penyelenggaraan  Pengendalian  TB.

(2)   Susunan Tim beserta tugas dibuat dalam Keputusan Bupati.

(3)  Koordinasi dan jejaring kerja kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diarahkan untuk:

a. advokasi;

b. penemuan kasus;

c.  pengendalian TB;

d. pengendalian faktor risiko;

e.  meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ke tiga;

f.  peningkatan KIE;

g.  meningkatkan   kemampuan   kewaspadaan   dini   dan   kesiapsiagaan pengendalian TB;

h. integrasi pengendalian TB; dan/atau

 i.  sistem rujukan.

 

Pasal 33

 

(1)     Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan :

a. Instansi Pemerintah yang terdiri dan:

1. Pemerintah Provinsi;

2. BABINKAMTIBMAS;

3. BABINSA;

4. Dinas Pendidikan Kabupaten;

5. Dinas Sosial Kabupaten;

6. Dinas PU; dan

7. Dinas BPMPDES;

8. Kemenag.

 

b. Instansi Non Pemerintah yang terdiri dan:

1. Dunia usaha dan industri;

2. Organisasi profesi;

3. Perguruan Tinggi;

4. Organisasi Internasional; dan

5. Orang perseorangan.

 

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

 

Pasal 34

 

(1)          Pemerintah Daerah memberikan akses kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penangulangan Tuberkulosis yang berorientasi menuju Bangka Selatan Bebas TB.

(2)          Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara  sebagai berikut :

a.    menyelenggarakan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis, khususnya yang bersifat promotif, preventif dan rehabilitatif;

b.   mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi  terhadap kasus Tuberkulosis di masyarakat;

c.    bersedia dilakukan pemeriksaan dan dirujuk serta diobati sesuai standar operasional yang berlaku; dan

d.   memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan daerah terkait dengan penanggulangan Tuberkulosis.

(3)  Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong 

peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya penanggulangan

Tuberkulosis menuju Bangka Selatan Kabupaten Bebas TB secara komprehensif.

 

Pasal 35

 

Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat secara sendiri dan / atau bersama-sama melaksanakan mitigasi dampak sosial ekonomi pasien Tuberkulosis Resisten dan keluarga dengan cara :

a.    memberikan jaminan kesehatan;

b.   menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan masyarakat;

c.    menyelenggarakan program-program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga;

d.   mengikutsertakan pasien Tuberkulosis dan keluarga dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial pasien Tuberkulosis Resisten; dan

e.    kegiatan mitigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB XI

PEMBIAYAAN

 

Pasal 36

 

(1)      Pembiayaan pelaksanaan Pecegahan dan Pengendalian Tuberkulosis menuju  Bangka Selatan Kabupaten Bebas TB dibebankan pada APBD.

(2)   Setiap  Desa/Kelurahan   mengalokasikan   anggaran    untuk Pecegahan  dan Pengendalian TB. 

 (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis dapat menggunakan sumber lain yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.        

 

Pasal 37

 

Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban  pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 38

 

Anggaran kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis yang bersumber dari APBD dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

 

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal 39

 

(1)      Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis menuju Bangka Selatan                    Bebas TB pada masyarakat.

(2)      Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)      Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap upaya penyelenggaraan program penanggulangan

      TB ke fasilitas pelayanan kesehatan.

 

 

BAB XIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

 

Pasal 40

 

(1)   Dalam   rangka   pelaksanaan   Pengendalian   TB   diperlukan   sistem pencatatan dan pelaporan baku yang dilaksanakan dengan profesional, baik dan benar, dilakukan secara rutin dan berkala oleh Dinas, UPTD, dan unit kerja terkait.

(2)   Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

(3)  Evaluasi penyelenggaraan Pengendalian TB dilakukan secara berjenjang oleh Dinas, UPTD dan unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

(4)  Hasil   evaluasi   Pengendalian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dilaporkan setiap akhir tahun oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

(5) Evaluasi pelaksanaan Pengendalian Tuberkulosis direkap setiap akhir tahun oleh Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

    

 

BAB XIV

LARANGAN

 

Pasal 41

 

Setiap orang dilarang:

a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian TB;dan/atau

b. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita yang berpotensi menularkan penyakit TB.

 

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 42

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

 

 

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal        

BUPATI  BANGKA SELATAN,

 

 

 

JUSTIAR NOER

 

 

Diundangkan di Toboali

pada tanggal  ...

SEKERTARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

 

 

 

 

SUWANDI

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR ..

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ...