Ribuan warga dari berbagai kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PT Timah Tbk pada Senin 6 Oktober 2025.
Ribuan massa tersebut, menyampaikan sejumlah aspirasi salah satunya, sulitnya menjual pasir timah dan kehadiran Satgas PKH.
Aksi yang berlangsung sejak pagi dan berujung menjadi anarkis, ricuh hingga sejumlah fasilitas PT Timah rusak.
Ternyata, sebelum ribuan massa menggeruduk Kantor PT Timah Tbk, sejumlah kepala daerah dari berbagai Kabupaten telah melakulan rapat bersama Gubernur Bangka Belitung, dan pihak PT Timah.
Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, menyampaikan pihaknya telah mengikuti dialog dan dinamika regulasi bersama Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani dan DPRD sebelum masyarakat melakukan unjuk rasa.
“Regulasi (Sudah dibahas). Kami bersama Gubernur, DPRD sudaha berkoordinasi dengan pihak PT Timah dan poin-poin pentingnya sudah keluar, tinggal komitmen atas kesepakatan yang dilakukan Gubernur dengan PT Timah,” ungkap Riza.
Lebih lanjut, dia menambahkan pihaknya berharap kesepakatan tersebut dapat disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga potensi gejolak sosial dapat dimeminimasir.
“Demo itu ada tujuan, tujuan demo itu apa? Jika tujuan demo sudah tercapai. Harapan kami, aspirasi ini ditanggapi dengan bijak oleh pemerintah pusat dan PT Timah,” ucapnya.
Sementara itu, dia juga mengimbau masyarakat Bangka Belitung, khsusnya Bangka Selatan agar tetap menjaga kondusivitas selama menyuarakan aspirasinya.
“Jangan anarkis dan perjuangkan suara rakyat dengan segala kebenaranya,” tukasnya.
