Sambil Menunggu Bos Baru PT TIMAH TBK, Babel Punya Dua Permintaan

Ahada
Sambil Menunggu Bos Baru PT TIMAH TBK, Babel Punya Dua Permintaan
Kantor Pusat PT Timah Tbk, di Jalan Jenderal Sudirman Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Foto: firly/babelreview)

PANGKALPINANG, BABEL REVIEW.CO.ID – PT Timah Tbk mengagendakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 10 Februari 2020. Berdasarkan informasi yang diterima, anggota Holding BUMN tambang tersebut akan melakukan penggantian pengurus perseroan, termasuk Dewan Komisaris dan atau Direksi PT Timah Tbk.

Perusahaan dengan emiten berkode saham TINS tersebut saat ini dipegang oleh Fachry Ali yang menjabat sebagai Komisaris Utama.

Sementara itu, Direktur Utamanya ditempati oleh Mochtar Riza Pahlevi Tabrani yang diangkat sejak 7 April 2016.

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bangka Belitung Bambang Pati Jaya mengungkapkan, sebelumnya Komisi VI DPR RI atas inisiasinya telah mengirimkan surat kepada Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Intinya ada dua hal yang ingin BPJ (sapaan Bambang Patijaya) sampaikan, yakni alokasi saham PT Timah untuk Pemda Bangka Belitung dan nilai royalti yang sangat kecil.

BPJ menilai alokasi saham PT Timah sangat berpengaruh terutama dalam posisi tawar. Selama ini, setiap digelar RUPS PT Timah Tbk Pemda Bangka Belitung baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak mendapat ruang untuk ikut memberikan arah kebijakan.

“Intinya Pemprov hanya jadi penonton saja, sedangkan PT Timah ini spesifik ada di Bangka Belitung. Mungkin IUP dia 85 persen ada di Babel, sisanya ada di Kepri, di Kundur dan sebagainya,” kata BPJ.

Apalagi kondisi setiap akan atau sedang melakukan kegiatan penambangan menimbulkan pro dan kontra yang kerap memanas bahkan terjadi gesekan.

BPJ menyayangkan setiap gesekan yang timbul dari aktifitas penambangan maka pemerintah daerah yang turun tangan.

“Aksi penambangan ini pro dan kontra eskalasinya meningkat, kita tidak mau pemerintah daerah hanya jadi tukang cuci, tetapi tidak punya ruang tidak punya kontribusi pemikiran dalam penambangan,” tegasnya.

Berkaitan dengan royalti, BPJ menilai selama ini nilainya hanya tiga persen dirasakan terlalu kecil dan tidak memberikan manfaat untuk daerah, bahkan tak sebanding dengan kerusakan alam yang ditimbulkan.

Apalagi harus dibagi lagi untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten penghasil, kabupaten penyangga dan lainnya.

Tentu jika dibandingkan dengan daerah pertambangan lainnya seperti Kalimantan dengan nilai royalti 13,5-15 persen sungguh jauh sekali.

“Kita tidak mau muluk-muluk, minimal 10 persen atau bagaimana formulasinya silahkan saja. Yang paling penting ini bisa mengakomodir pemerintah daerah dan sepadan dengan kerusakan. Poinnya itu dalam surat itu. Jadi tidak melebar ke kiri dan ke kanan,” katanya. 

BPJ mengatakan, mengenai idealnya jajaran komisaris dan direksi yang saat ini dinilai relatif.

Kinerja petinggi di BUMN seperti PT Timah bisa dinilai dari dua hal, pertama bagaimana kontribusi deviden (pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki) dan kedua dinilai dari bagaimana menjalankan kegiatan perusahaan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang yaitu menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.

“Apakah sesuai dengan PSO (public service obligation) atau dia sebagai agent of development. Kedua hal ini harus seimbang,” katanya.

Menurut informasi yang diterima BPJ dari sumber yang dapat dipercaya, keuangan PT Timah saat ini tidak terlalu baik. Jelas ini patut dipertanyakan karena dengan kondisi pertimahan saat ini yang diuntungkan adalah PT Timah. Namun mengapa dalam laporannya merugi.  

“Silahkan Direksi PT Timah melaporkan pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham. Saya tidak ingin bicara di luar ring kalau disini di luar ring. Saya tidak ingin membawa lebih gaduh tetapi dari informasi yang kami terima dan dapat dipercaya ini perlu pembenahan yang lebih serius kepada PT Timah,” ungkapnya.

BPJ pun tidak ingin ruang gerak operasi PT Timah menimbulkan gesekan-gesekan horizontal kembali, apalagi eskalasinya meluas dan berlarut-larut.

Keamanan dan kerukunan masyarakat perlu dijaga mengingat tahun ini Bangka Belitung akan menggelar empat Pilkada.

“Jangan sampai ini memberikan kontribusi negatif terhadap situasi sosial politik. Saya berulang kali dalam beberapa kesempatan lakukan soft approach merangkul masyarakat. Dalam kegiatan penambangan jangan tergesa-gesa karena ini tidak baik. Apa yang terjadi di Matras menjadi contoh karena tidak sabar. Kita harus ubah polanya, jangan sampai terjadi seperti itu sehingga kita harapkan minim gesekan-gesekan dalam masyarakat, semua happy. Kita ini kan ingin kerja tenang,” ujarnya.

Mengenai kontribusi PT Timah terhadap masyarakat, BPJ tidak menampik bahwa PT Timah telah menjalankan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR).

Benturan masyarakat pro dan kontra Kapal Isap Produksi (KIP) di Matras, dikatakan BPJ harus menjadi pelajaran berharga agar kedepan tidak kembali timbul gesekan.

PT Timah juga harus melakukan pengawasan dan mengendalikan perusahaan mitranya agar tidak ada friksi-friksi pro dan kontra. Namun BPJ menyayangkan pernyataannya tersebut direspon beragam, terutama oleh Ikatan Karyawan Timah (IKT).

“Saya pikir mereka (IKT) salah mengerti, tidak mengerti dan offside dalam menyikapi. Jadi yang saya sampaikan adalah bagian dari fungsi saya yaitu fungsi pengawasan. Saya tidak ingin terjadi gesekan dalam masyarakat, kemudian terjadi juga. Ada hiruk pikuk yang sangat tidak kondusif pada saat itu. Kita tidak perlu gerasa-gerusu kalau masyarakat belum siap ya silahkan dilakukan pendekatan. Yang namanya pro dan kontra dalam pertambangan selalu ada, tapi yang harus kita hindari adalah gesekannya,” tegasnya.

Dikatakan BPJ, perlambatan pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada 2019 sangat terkait dengan sektor pertambangan timah.

Mengingat komoditi timah masih memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung.

“Jadi PT Timah yang jelas pada saat ini dengan hanya dia (eksportir) dengan satu lagi, ternyata tidak bisa menggerakan perekonomian, jadi kita ini (pertumbuhan ekonomi) nyungsep menjadi tiga koma sekian persen dan ini menjadi suatu pukulan. Saya pikir kita perlu mencari cara mengakselerasikan ekonomi ini, dengan meningkatkan uang beredarn dan salah satunya melalui sektor pertimahan,” jelasnya.

Mengenai wilayah pertambangan dengan tata ruang di Bangka Belitung, BPJ menggaris-bawahi dengan tegas jangan ada ego sektoral.

Di wilayah darat memang sudah tidak banyak kontroversi, namun untuk zonasi laut masih banyak tarik ulur.

BPJ berharap agar Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dapat segera ketuk palu agar tidak menjadi peluang keributan.

“Jadi saya pikir dalam penambangan ini perlu juga memperhatikan sektor-sektor lain jangan ada ego sektoral,” katanya.

BPJ menjelaskan, besaran royalti tentu berpengaruh terhadap struktur biaya dalam operasional PT Timah. Maka besaran royalti bisa bertahap tidak harus langsung 10 persen.

Namun BPJ mengingatkan agar royalti perlu dipertimbangkan serius karena merupakan aspirasi.

“Maksud kami ada semangat bagaimana PT Timah mengakomodir ini. Jadi saya pikir ini royalti 10 persen itu sesuatu yang bisa tergantung pada goodwill-nya. PT Timah dalam hal ini hanya menjalankan kebijakan pemerintah pusat yang direpresentasikan oleh Menteri Keuangan, kemudian regulasinya oleh Kementerian ESDM, mengenai koorporasinya oleh Kementerian BUMN. Makanya saya menyurati ketiga kementerian tersebut,” katanya.

Mengenai RUPSLB pada 10 Februari 2020 nanti, BPJ menilai sesuatu yang alami bagaimana Menteri BUMN Erick Thohir merespon situasi yang terjadi pada BUMN.   

“Apa agendanya saya tidak tahu karena ini adalah agenda Kementerian BUMN sebagai pemegang saham terbesar di PT Timah. Harapannya bagaimana kinerja TINS ini ditingkatkan karena saat ini tidak cukup hanya beroperasi saja tapi anda (PT Timah) harus untung dan jangan membuat masalah,” harapnya. 

Dikatakan BPJ, sebagai Anggota Komisi VI DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang industri, investasi dan persaingan usaha, melihat permasalahan yang ada di BUMN yang mengelola minerba agak mengkhawatirkan.

Pada 2019 tidak ada satu pun BUMN sektor minerba penyumbang deviden.

“Tercatat ada tiga sektor BUMN pertambangan, sektor energi yang menyumbang deviden itu Pertamina, PT Bukit Asam dan Perusahaan Gas Negara. Tetapi dari sektor minerba itu tidak ada, baik PT Timah dan PT Antam itu merugi. Jadi ada apa ini, musti dibahas lebih lanjut,” katanya.

Menurut BPJ, Menteri Erick Thohir perlu membuat langkah-langkah cepat.

Jangan menunggu lama untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan karena tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan stakeholder Bangka Belitung di Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu, Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Thobrani Alwi mengatakan tidak ada alasan PT Timah mengalami kerugian.

“Saya tidak ingin mengatakan apa nama struktur pasarnya tetapi ada kesenjangan yang menguntungkan mereka (PT Timah),” katanya.

Mengenai informasi bakal ada perombakan jajaran komisaris maupun direksi dalam perusahaan plat merah ini, semuanya diserahkan kepada Menteri Erick Thohir.

BPJ menilai adalah seorang Menteri yang ahli dan memiliki pengalaman dalam mengatur korporasi.

Begitu pun bila ada putera Bangka Belitung yang dianggap berkompeten bisa menjadi pertimbangan duduk di jajaran petinggi PT Timah.

“Menurut saya itu sesuatu poin yang bisa dipertimbangkan tetapi bukan harga mati, tetapi bila bisa dipertimbangkan itu sangat baik. Kita serahkan saja kepada Pak Erick Thohir beliau pasti punya kriteria-kriteria untuk hal tersebut,” ujarnya.

BPJ berharap setelah RUPSLB akan ada perubahan yang positif bagi PT Timah agar dapat kembali beroperasi sebagaimana mestinya, yakni memberikan deviden dan sebagai agent of development.

“Artinya PT Timah bisa mengangkat perekonomian dan membawa kebaikan bagi sosial ekonomi, kalau sekarang ini tidak bisa. Kita berharap setelah RUPS ini ada manajerial baru yang membawa PT Timah berlari kencang sehingga menghidupkan perekonomian,” harap BPJ. (BBR)

Penulis: Irwan AR