Soal Tarif Rapid Test, Ini Temuan Ombudsman Babel

kasmirudin
Soal Tarif Rapid Test, Ini Temuan Ombudsman Babel
Plh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Mariani. (Foto: dok)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan peraturan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antibodi sebesar Rp150.000. Terhadap pengaturan tarif tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah melakukan pendataan kepada seluruh Dinas Kesehatan dan 24 rumah sakit/klinik kesehatan se-Babel untuk melihat bagaimana rentang tarif rapid test yang akan digunakan sebagai dokumen perjalanan.

“Pertama kami menyambut positif atas upaya pemerintah dalam mengatur batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antibodi dalam memberikan kepastian layanan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Terkhusus di wilayah Provinsi Babel, kami sudah melakukan pendataan berapa rentang tarifnya. Hal ini tentunya menjadi perhatian kami, karena sudah banyak masyarakat yang berkonsultasi dan mengeluhkan terkait besarnya tarif rapid test untuk keperluan perjalanan,” kata Mariani, Plh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (16/7/2020).

Mariani menambahkan, berdasarkan hasil investigasi lapangan serta pendataan yang dilakukan oleh Tim Ombudsman RI Perwakilan Babel beberapa waktu lalu diperoleh hasil, bahwa terdapat keberagaman harga bahkan ada yang menawarkan sistem paket dan promo untuk pemeriksaan rapid test. Sementara harga yang ditemukan berkisar antara Rp170.000 - Rp700.000.

“Data lapangan yang kami peroleh masih terdapat ketidakseragaman dalam besaran tarif rapid test. Ada pemerintah daerah yang menggratiskan tarif rapid test, ada juga yang belum. Kalau pada rumah sakit atau klinik kesehatan rentang tarifnya berkisar antara Rp170.000 bahkan ada yang Rp700.000. Pendataan ini kami lakukan H+1 sejak Surat Edaran Kemenkes diterbitkan. Jadi mayoritas rumah sakit atau klinik masih menggunakan tarif yang lama, dikarenakan alat rapid test yang sudah terlanjur dibeli dengan harga yang cukup mahal," tambah Ani.

Dengan ditetapkannya besaran tarif maksimal rapid test tersebut, tentunya diharapkan seluruh rumah sakit atau klinik dapat mematuhinya. Kalaupun nantinya ada yang masih belum menerapkan standar tarif sesuai SE Kemenkes, hal tersebut dapat dilaporkan ke Ombudsman Babel.

“Ombudsman sangat berharap pasca diterbitkannya surat edaran terkait batasan tarif tersebut, seluruh rumah sakit atau klinik dapat mematuhinya dengan baik. Apabila masih ditemukan instansi pelayanan kesehatan yang tidak patuh terhadap SE tersebut, masyarakat dapat mengadukan temuan tersebut kepada Ombudsman RI Perwakilan Babel melalui kanal-kanal pengaduan yang telah kami sediakan,”  tutup Mariani. (BBR)


Penulis : Gusti Randa/Ril

Editor   : Kasmir

Sumber : Ombudsman Perwakilan Babel