Status Pantai Tangsi Jadi Polemik, Wendy: Dinas Terkait Harus Cek Status Lahan
TOBOALI, BABELREVIEW.CO.ID -- Permalasahan pembangunan sarana dan prasarana di Pantai Tangsi terkait status lahan antara pemerintah daerah (Pemda) dan Polri menuai komentar dari Anggota DPRD Basel Wendy.
Sebelumnya diberitakan, pembangunan yang menghabiskan anggaran Rp 2,8 miliar itu dibangun dilahan milik Polres Basel.
Menanggapi hal tersebut, Wendy mengatakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DPKO) Basel harusnya mengecek status lahan tersebut sebelum membangun apapun.
"Sebelum membuat sarana dan prasarana harusnya status lahan tersebut sudah clear and clean," tegas Wendy, Rabu (24/2/2021).
Apalagi, sambungnya pembangunan sarana dan prasarana tersebut dibangun sebanyak dua kali dan dibangun dengan anggaran yang besar.
Dirinya berharap, permasalahan ini agar diselesaikan secara baik-baik dan ditemukan solusi yang terbaik.
Bagaimanapun juga Pemda merupakan bagian dari pemerintahan negara dan Polri adalah institusi negara.
"Apalagi sarprasnya juga sudah selesai dibangun dan sudah dimanfaatkan buat masyarakat banyak, sehingga apabila polemik ini berlangsung terus menerus tentu akan merugikan masyarakat kita juga," jelasnya.
Dikatakannya, hal ini juga menjadi pelajaran bagi perangkat daerah lainnya supaya mengecek status dan kepemilikan lahan sebelum membangun apapun.
"Kedepan juga dalam membangun apapun harus berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan keinginan pejabat atau masyarakat tertentu," pungkasnya. (BBR)
Laporan: Andre
Editor: Irwan
