Tanpa Ruang Terbuka Hijau yang Cukup, Pembangunan Perumahan Jadi Ancaman Serius Bagi Kelestarian Sumberdaya Air

kasmirudin
Tanpa Ruang Terbuka Hijau yang Cukup, Pembangunan Perumahan Jadi Ancaman Serius Bagi Kelestarian Sumberdaya Air
Dr. Roby Hambali, S.T., M.Eng.

BENCANA hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan merupakan bencana yang rutin terjadi setiap tahun di Kota Pangkalpinang. Dalam beberapa tahun terakhir, magnitud kejadian banjir maupun kekeringan bahkan semakin meningkat. Peristiwa banjir bulan Februari 2016 menjadi catatan sejarah sebagai banjir terbesar yang pernah terjadi dalam tiga dekade terakhir di Kota Pangkalpinang. Akibat bencana banjir tersebut beberapa wilayah lumpuh beberapa hari dan korban jiwa mencapai 40 ribu orang (Kasmono, 2016).

Kerugian fisik mencapai ratusan miliar rupiah berupa rumah, harta benda, ternak, lahan pekarangan, dan sarana umum (jalan, jembatan, dan gedung). Pada tahun-tahun setelah itu, peristiwa banjir tetap terjadi secara rutin setiap musim hujan. Disisi lain, kekeringan menjadi ancaman serius bagi penduduk Kota Pangkalpinang pada musim kemarau. Pada tahun 2019, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bangka Belitung menyatakan bahwa daerah yang terdampak kekeringan di Kota Pangkalpinang seluas 2.097 hektar, dengan jumlah penduduk terdampak 196.154 jiwa (Ferdiansyah, 2019).

Transformasi (perubahan) hujan menjadi aliran sangat tergantung pada karakteristik daerah tangkapan air (catchment area) yang memiliki sifat alami (natural characteristic) dan sifat anthropogenik. Sifat terakhir yang disebutkan dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap bencana banjir dan kekeringan. Salah satu bentuk aktivitas yang dimaksud adalah pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan tidak mengikuti kaidah kelestarian lingkungan merupakan salah satu tindakan yang secara nyata menjadi salah satu penyebab banjir dan kekeringan di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Pangkalpinang.

Perubahan jenis tutupan lahan dari vegetasi menjadi non-vegetasi dapat mengganggu sistem keseimbangan antara air tanah dan air permukaan. Dalam konsep keseimbangan air, jika air yang masuk (infiltrasi) ke dalam tanah kecil, maka air yang menjadi limpasan permukaan akan besar, begitu juga sebaliknya. Rumah-rumah perkotaan umumnya menyediakan sedikit sekali ruang terbuka hijau, bahkan tidak jarang rumah-rumah dengan tutupan lahan hampir 100% kedap air (impervious). Tutupan lahan seperti atap, paving block ataupun aspal memberikan kontribusi limpasan permukaan berkisar 85-95% dari hujan yang jatuh pada bagian tersebut. Kondisi ini diperparah dengan pengembangan kompleks perumahan yang padat, tanpa mengindahkan aspek-aspek lingkungan.

Dalam satu dekade terakhir, geliat pembangunan perumahan tipe sangat sederhana melalui skema subsidi pemerintah sangat gencar dilakukan oleh berbagai pengembang (developer) di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan informasi yang disajikan melalui website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, hingga tahun 2020 telah terdapat 163 kompleks perumahan di Kota Pangkalpinang (disperkim.pangkalpinangkota.go.id). Secara umum, dalam satu kompleks perumahan terdapat lebih dari 100 unit rumah sangat sederhana dengan luasan minimal lantai 36 m2. Berdasarkan angka tersebut, hingga saat ini diperkirakan telah terdapat lebih dari 20 ribu unit rumah tipe 36 yang telah dibangun melalui skema pengembangan rumah subsidi. Dengan demikian, telah terjadi perubahan lahan bervegetasi menjadi non-vegetasi lebih dari 100 Ha.

Sebagaimana kompleks perumahan subsidi pada umumnya, penggunaan lahan lebih diprioritaskan pada kuantitas bangunan rumah sebanyak mungkin, sehingga hanya menyisakan sangat sedikit ruang terbuka hijau. Umumnya luas lahan untuk satu unit rumah adalah 72 m2 (6 x 12 m) - 84 m2 (6x14 m). Pada awalnya sekitar 10-15% luas lahan tiap-tiap unit disediakan sebagai ruang terbuka hijau. Seiring berjalannya waktu, hampir seluruh luas unit lahan akan tertutup dengan atap oleh pemilik rumah. Dengan penggunaan lahan yang hampir 100% kedap air (atap dan paving block) dapat diperkirakan tidak lebih dari 5% air hujan yang jatuh dalam kawasan perumahan tersebut terserap ke dalam tanah. Hal ini memberikan dampak negatif yang signifikan, baik berupa banjir di musim hujan maupun kekeringan di musim kemarau.

Berdasarkan data hujan tahun 1998-2011, jumlah curah hujan rata-rata di Kota Pangkalpinang adalah 2482 mm/tahun. Dengan asumsi jumlah rumah seperti yang telah disebutkan, berarti terdapat sekitar 2,3 juta m3 air hujan yang terbuang setiap tahun, sementara yang tersimpan hanya 248 ribu m3. Disisi lain, peningkatan jumlah perumahan berarti diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk pada kawasan tersebut. Jika terdapat rata-rata tiga penghuni dalam satu unit rumah tipe 36 (asumsi dua orang tua dan satu anak), maka diperkirakan terdapat 60 ribu orang yang menghuni seluruh kompleks perumahan. Jumlah penghuni memiliki korelasi dengan jumlah pemakaian air. Sesuai dengan standar kebutuhan air domenstik (Ditjen Ciptakarya, 2007), kebutuhan air penduduk wilayah perkotaan sedang adalah 120 lt/orang/hari. Dengan demikian, total kebutuhan air untuk seluruh kompleks perumahan adalah 2,6 juta m3/tahun. Berdasarkan analisis imbangan air sederhana (ketersediaan-kebutuhan) dapat dilihat bahwa terjadi defisit air yang sangat signifikan (-2,35 juta m3) dalam satu tahun.

Beberapa hal mendasar yang diidentifikasi menjadi penyebab masalah pengelolaan air di lingkungan perumahan antara lain adalah buruknya sistem drainase lingkungan perumahan, rendahnya pengetahuan dan kesadaran Pengembang perumahan tentang sistem drainase berwawasan lingkungan, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya penghuni perumahan tentang tata kelola air hujan dan sistem drainase berwawasan lingkungan, serta rendahnya kontrol pemerintah daerah terhadap usaha pengembangan perumahan terkait tata kelola air hujan.

Salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan air permukaan dan air tanah adalah melalui usaha konservasi. Konservasi secara harfiah berasal dari kata Conservation yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (keep/save what you have), namun secara bijaksana (wise use). Usaha-usaha yang ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air dalam hal kuantitas, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya lebih tepat disebut sebagai tindakan pengawetan air. Banyak teknologi dan metode yang dapat digunakan sebagai upaya konservasi sumberdaya air, antara lain sumur resapan, biopori, taman resapan, bio-retensi, dll.

Secara umum, metode dan teknologi yang disebutkan merupakan bagian dari sistem drainase yang menganut konsep mengeringkan daerah layanan tanpa membuang air ke sungai, namun meresapkan kedalam tanah di sekitar bangunan. Upaya konservasi ini dapat berhasil jika didukung secara penuh oleh mulpihak, mulai dari penentu kebijakan (pemerintah), pengembang (developer), serta pengguna (masyarakat). Pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran paling strategis, mengingat izin pemanfaatan lahan dan pengawasan merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah.  (BBR)


Penulis : Dr. Roby Hambali, S.T., M.Eng. (Peneliti Hidrologi Universitas Bangka Belitung)

Editor   : Kasmir