Tersangka Tambang Ilegal Hutan Lindung Lubuk Besar Diserahkan ke Kejari Bangka Tengah

Irwan
Tersangka Tambang Ilegal Hutan Lindung Lubuk Besar Diserahkan ke Kejari Bangka Tengah
Tersangka A (44) kasus pertambangan ilegal di Hutan Lindung yang berlokasi di Lubuk Besar, Bangka Tengah. Foto: Ist

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID – Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membawa tersangka A (44) kasus pertambangan ilegal di Hutan Lindung yang berlokasi di Lubuk Besar, Bangka Tengah. Tersangka A dibawa melalui Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Rabu (10/6/2020) dengan pengamanan ketat petugas.

Tersangka A dibawa ke Polda Babel dan langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Bangka Tengah untuk proses hukum lebih lanjut.

“Kasus penambangan di Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar, Bangka tengah. tersangka diamankan di Jakarta dan kita titip di Rutan Salemba sejak Februari. Tersangka merupakan warga Bukit Batu Beriga,” jelas Kepala Subdit Penyelidikan Perambahan Hutan Ditjen Gakkum KLHK Supartono.

Pengungkapan penambangan ilegal di Hutan Lindung Lubuk Besar, Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar berawal dari laporan masyarakat Januari 2020 lalu, ada kegiatan penambangan dengan mengeruk dan mengambil tanah uruk atau tanah puru di kawasan hutan lindung oleh A.

Setelah pengecekan di lapangan dan bukti sudah cukup, UPTD KPH Sungai Sembulan melapor ke Pos Gakkum Seksi Wilayah III Balai Gakkum Wilayah Sumatera.

Berdasarkan laporan tersebut, penyidik Ditjen Gakkum bertindak cepat mengumpulkan bahan dan keterangan di lokasi. Tersangka di tangkap petugas Gakkum KLHK di Jakarta. Penyidik memastikan tersangka A telah menambang di Hutan Lindung tanpa izin Menteri LHK dan penambangan itu menyebarkan kerusakan lingkungan.

Penyidik menjerat tersangka A menggunakan dua undang-undang dan dua berkas perkara berbeda untuk memaksimalkan penegakan hukum yang memberikan efek jera.

Berkas pertama menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 89 Ayat 1 Huruf a Jo. Pasal 94 Ayat 1 Huruf a dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan dengan maksimum Rp 100 miliar.

Berkas kedua menggunakan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 Ayat 1 dan/atau Pasal 99 Ayat 1 Jo. Pasal 69 Ayat 1 Huruf a dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimum Rp 10 miliar.

“Untuk kasus ini dari Penyidik KLHK mencoba menggunakan dua Undang Undang secara terpisah, yakni Undang Undang No 18 tahun 2013 tentang P3H dan Undang Undang No 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.  Dua berkas dan dua sangkaan ancaman maksimal 10 tahun denda maksimal Rp 100 milyar,” jelas Supartono. (BBR)