Tingkatkan Tata Kelola Layanan Informasi, Diskominfo Gelar Rakor dengan PPID Pembantu

kasmirudin
Tingkatkan Tata Kelola Layanan Informasi, Diskominfo Gelar Rakor dengan PPID Pembantu
Rapat koordinasi pejabat pengelola informasi organisasi perangkat daerah pada Selasa (1/7/20) di Ruang Rapat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. (Foto: Istimewa)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID --  Mulai bulan Agustus dan Oktober 2020, Kementerian Dalam Negeri dan lembaga non pemerintah Komisi Informasi (KI) pusat merencanakan akan melakukan monitoring, evaluasi, dan pemeringkatan terkait pelaksanaan layanan informasi badan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Karena itu, seluruh pengelola layanan informasi (PPID) di ingkungan Pemprov Babel diminta untuk melakukan pembenahan dalam melaksanakan kegiatan layanan informasi dan sekaligus guna mewujudkan Babel informatif.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sudarman menjelaskan, bahwa Diskominfo selaku PPID utama sebagaimana yang diamanahkan dalam Pergub No. 188.44/355/DISKOMINFO/2020 tanggal 15 Juni 2020, perlu dukungan dan penyamaan persepsi dari pejabat pengelola informasi di setiap OPD dalam teknis pelaksanaan layanan informasi publik.

“Kami ingin menyosialisasikan bahwa Diskominfo saat ini ditunjuk menjadi PPID (Pejabat Pengelola dan Informasi Dokumentasi) utama sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur 188.44/355/DISKOMINFO/2020 tanggal 15 juni 2020. Untuk itu Diskominfo akan membenahi terkait dengan keberadaan PPID saat ini,” kata Sudarman usai rapat koordinasi dengan seluruh pejabat pengelola informasi yang ada di setiap organisasi perangkat daerah pada Selasa (1/7/20) di Ruang Rapat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Ia menjelaskan, Diskominfo dalam pelaksanaan layanan informasi perlu dukungan dan dibantu oleh PPID pembantu, dalam hal ini dijabat oleh sekretaris yang ada di setiap OPD. Oleh karena itu, Diskominfo mengundang seluruh sekretaris OPD selaku PPID pembantu di OPD, untuk memberikan suatu pemahaman dan penyamaaan persepsi dalam pelaksanaan kinerja pengelolaan informasi, sehingga penilaian Babel informatif dapat diwujudkan.

"Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kemendagri, terkait penerapan aplikasi website PPID kemendagri untuk dipakai oleh PPID di daerah,” tukas Sudarman.

Hal senada juga diungkapkan Ketua KID Kepulauan Bangka Belitung, Syawaluddin dalam pertemuan siang itu yang menjelaskan terkait dengan pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan informasi di daerah. PPID selaku unit kerja yang memiliki tupoksi utama dalam tata kelola layanan informasi perlu sinergisitas antara PPID utama dan PPID pembantu dalam rangka percepatan untuk menuju Babel informatif.

“Dalam rangka untuk mencapai percepatan untuk menuju Babel informatif perlu adanya sinergitas antara PPID utama dengan PPID pembantu yang ada di lingkungan Pemprov Babel. Dari hasil evaluasi pemerintah pusat perlu adanya pembenahan dalam layanan informasi,” ujarnya.

Pembenahan sarana dan prasarana permohonan informasi yang praktis bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait badan publik yang akan disediakan layanan informasi berbasis elektronik atau website khusus PPID.  (BBR)


Penulis : Diskominfo Babel

Editor   : Kasmir