Tolak Omnibus Law, SPSI Babel Minta Dukungan DPRD

diko subadya
Tolak Omnibus Law, SPSI Babel Minta Dukungan DPRD
Rapat Dengar Pendapat Oleh SPSI Babel dan DPRD Babel, di Ruang Banmus Kantor DPRD (Foto Ist)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan kerja akhir-akhir ini tengah jadi perhatian masyarakat khususnya para pekerja atau buruh.

Pasalnya, RUU yang satu ini dianggap memiliki peluang merugikan para pekerja jika dilihat dari point per pointnya. Akhirnya keresahan pun timbul dihati para pekerja dan sepakat bersuara menolak RUU ini untuk diundangkan.

Di Bangka Belitung, para pekerja yang tergabung didalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendatangi kantor DPRD Babel untuk turut bersama memperjuangkan hak-hak para pekerja atau buruh yang dirugikan akibat RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

"Ada 68 pasal yang sebagian besar memang pasal itu terindikasi kuat merugikan buruh," kata Ketua SPSI Babel, Darusman seusai rapat dengar pendapat (RDP) Ruang Banmus, Kamis (19/3).

Tak hanya itu, Dia mengungkapkan, Omnibus Law Cipta Kerja juga berpotensi menghapus Pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai nasib kontrak tenaga kerja dan Pasal 151 terkait pemutusan hubungan kerja.

"Pasal-pasal itu adalah pasal yang prinsip, misalnya pasal 59 tentang status PKW dan PKWT, itu kotak dari Undang-Undang Tenaga Kerja karena itu menyangkut eksistensi kita, apakah kita pekerja organik atau pekerja harian lepas, itu penting bagi kita. Kemudian Pasal 151 nah kalau pasal itu hilang, artinya apa yang terjadi, akhirnya ada hak absolut perusahaan untuk melakukan PHK yang tidak dapat digugat, istilahnya saya suka saya bayar, saya nggak suka, saya nggak bayar," sambungnya.

Menimbang hal tersebut, dia berharap para wakil rakyat dapat memperjuangkan aspirasi ini ke pemerintah pusat, untuk menolak RUU ini atau merevisi pasal-pasal yang dianggap merugikan.

"Kita mendatangi wakil rakyat ini bersama-sama, harapan kami, wakil rakyat juga ikut menolak atau merevisi pasal-pasal yang merugikan, kita apresiasi kepada DPRD Babel karena memberikan perhatian yang luar biasa, meskipun nanti seperti apa ending-nya, kita nggak tahu ya," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan, pihaknya akan segera melayangkan surat ke Komisi IX DPR RI untuk menggelar rapat audiensi.

"Harapan kita SPSI Babel san SPSI-SPSI dari provinsi lain juga menyuarakan hal yang sama ke DPRD setempat karena ini permasalahan nasional," ujar Didit. (BBR)


Laporan Diko Subadya