Tolak Penghapusan Tenaga Honorer, DPRD Babel Segera Datangi Kemenpan RB

faisal
Tolak Penghapusan Tenaga Honorer, DPRD Babel Segera Datangi Kemenpan RB
Didit Srigusjaya Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Ist)

BABEL, BABELREVIEW.CO.ID -- Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya menolak secara tegas rencana penghapusan tenaga honorer di lingkup kepemerintahan.

"Saya menolak rencana penghapusan tenaga honorer karena akan berdampak menambah pengangguran serta berpengaruh terhadap tingkat daya beli masyarakat,"ujarnya kepada Babel Review jumat (24/1/2020).

Dalam waktu dekat, Politisi PDI Perjuangan tersebut akan melakukan langkah penolakan dengan segera mendatangi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) guna mempertanyakan rencana kebijakan tersebut.

"Kami DPRD Provinsi akan menyambangi Kementrian PAN-RB guna mempertanyakan kebijakan ini karena bila tenaga honorer ini diberhentikan akan berdampak terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat,"ucapnya.

Didit menyampaikan, Sikap tegas pihaknya untuk mempertahankan keberadaan tenaga honor ini karena menyangkut nasib Istri dan anak-anak para pegawai yang sebagian dari mereka adalah tulang punggung keluarga.

"Penggunaan APBD untuk pembayaran gaji tenaga honorer ini salah satu upaya dalam mengurangi pengangguran dan info yang berkembang sudah ada kesepekatan antara Kementrian PAN-RB dengan DPR RI terkait rencana penghapusan tenaga honor, namun agar tidak salah persepsi, kami akan menyambangi Kementrian PAN-RB agar mendapat penjelasan secara utuh,"pungkasnya.

Diketahui, Keputusan penghapusan sudah diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8 mengenai larangan rekrutmen tenaga honorer.

Kesepakatan terkait lingkup kepemerintahan yang hanya diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga sudah ditetapkan atas kesepakatan antara Kementerian PAN-RB bersama dengan DPR RI serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN).


Penulis   :  Faisal

Editor     : Admin03

Sumber : Babel Review