Tolak Penghapusan Zona Tambang, Masyarakat Beltim dan Babar Datangi DPRD Babel

kasmirudin
Tolak Penghapusan Zona Tambang, Masyarakat Beltim dan Babar Datangi DPRD Babel
Masyarakat Belitung Timur dan Bangka Barat, yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Organisasi Penambang, Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (Astrada) Bangka Barat dan Nelayan, mendatangi Gedung DPRD Bangka Belitung menolak zona tambang. (Foto: Diko)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung kembali didatangi masyarakat, Senin (26/8/2019).

Kali ini yang mendatangi yakni barisan perwakilan dua daerah yakni Belitung Timur dan Bangka Barat, yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Organisasi Penambang, Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (Astrada) Bangka Barat dan Nelayan.

Kedatangan warga tersebut guna menanyakan perihal zona tambang yang di beberapa daerah akan dihilangkan, seiring Penyusunan  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Kedatangan masyarakat tersebut disambut langsung Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya dan Ketua Pansus Raperda RZWP3K, Adet Mastur di ruangan Banmus DPRD Babel.

Perwakilan aliansi LSM Beltim, Muhammad Noor meminta subzona pertambangan di wilayah pesisir Beltim yang rencananya dihapus dalam RZWP3K untuk direvisi kembali.

Ia mempertanyakan, hasil kesepakatan konsultasi publik atau Focus Group Discusion (FGD) yang dilaksanakan tahun lalu, yang menyatakan subzona pertambangan dengan IUP operasi produksi yang telah ada dan berlaku hingga saat ini dengan status hukumnya.

"Dan tak pernah ada kesepakatan zona pertambangan di wilayah laut Beltim ini dihilangkan. Ini juga merupakan hasil kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan saat FGD di ruang bupati," ungkapnya.

Sementara itu perwakilan Nelayan Jebus Parit tiga, M. Zainuri mengungkapkan saat ini di daerahnya 70 persen masyarakatnya berprofesi sebagai penambang dan sisanya nelayan.

“Dan nelayan sangat bergantung dengan sektor tambang, karena waktu musim barat mereka bisa memanfaatkan tambang itu dengan mengorek tailing yang disapu oleh gelombang saat musim barat hingga menjelang musim timur," ujarnya.

Tapi jika Perda tersebut masih ditetapkan dengan tidak adil,  masyarakat pesisir akan menolak itu.

"Intinya tambang nelayan dan masyarakat sepakat tidak memberikan zonasi itu kepada siapa pun walau perda itu diturunkan, kami akan melawan semampu kami semaksimal kami dan kami siap melaksanakan itu," tegasnya. (BBR)


Penulis  : Diko
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review