PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, memberikan klarifikasi terkait rencana pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pegawai negeri sipil di wilayah Pangkalpinang.
Hertza mengonfirmasi bahwa proposal pemangkasan TPP memang berasal dari satuan kerja perangkat daerah dan telah melalui pembahasan mendalam dengan legislatif.
Menurutnya, kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap dua persoalan utama: berkurangnya transfer dana dari pusat serta penurunan tajam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dinamika dan tantangan anggaran sangat kompleks. Namun komitmen kami tetap sama—layanan masyarakat tidak boleh terhambat dan kesejahteraan aparatur harus tetap terjaga,” tegas Hertza saat ditemui, Jumat (28/11/2025).
Hertza menjelaskan, pembahasan efisiensi anggaran sebenarnya sudah bergulir sejak era Penjabat Wali Kota M. Unu Ibnudin. Waktu itu, angka pemotongan yang diajukan bahkan mencapai 30 persen sebagai antisipasi tekanan fiskal.
“Diskusi soal penghematan belanja, termasuk kemungkinan memangkas TPP hingga 30 persen, sudah dimulai sejak periode penjabat sebagai langkah preventif,” jelasnya.
Ketika pasangan Prof Saparudin-Cece Dessy resmi memimpin Kota Pangkalpinang, pada fase awal mereka memutuskan untuk tidak memberlakukan pemotongan demi mempertahankan kesejahteraan pegawai dan kualitas pelayanan kepada warga.
Akan tetapi, desakan kondisi keuangan daerah membuat kepala daerah harus mengevaluasi kembali prioritas belanja. Hertza menyebut, setelah serangkaian diskusi mendalam antara eksekutif dan legislatif, disepakati angka pemangkasan sebesar 20 persen—lebih rendah dibanding rencana semula.
“Keputusan ini hasil perhitungan matang, bukan muncul mendadak. Kami harus realistis melihat kapasitas fiskal daerah supaya pembangunan dan pelayanan publik tetap bisa berjalan dengan baik,” tutup Hertza.
