Triwulan II tahun 2021, Realisasi Belanja APBN di Babel Capai 4.7 Milliar

Diko Subad
Triwulan II tahun 2021, Realisasi Belanja APBN di Babel Capai 4.7 Milliar
foto istimewa

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Belanja Pemerintah menjadi motor penggerak untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang bergerak membaik di tengah pandemi. Refocusing dan realokasi belanja pun dilakukan pada awal tahun sebagai dukungan keberlangsungan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, khususnya pelaksanaan vaksinasi gratis kepada seluruh masyarakat secara bertahap.

Kepala Kanwil Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kepulauan Babel, Fahma Sari Fatma mengatakan sampai dengan triwulan II tahun  2021, realisasi belanja APBN di Babel mencapai Rp4.718,76 milliar atau sebesar 48,98% dari total pagu sebesar Rp9.634,83 milliar.

Realisasi belanja tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat melalui K/L sebesar Rp1.189,30 miliar (41,80% dari pagu sebesar Rp2.845 miliar) dan TKDD sebesar Rp3.529,46 miliar (51,98% dari pagu sebesar Rp6.789,43 miliar).

Realokasi dan refocusing anggaran secara nasional tetap mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi belanja negara. Hal tersebut mengurangi alokasi APBN untuk Prov. Babel sebesar Rp252 M. Secara nominal, Realisasi Belanja K/L mencapai target, yaitu 41,8% dengan pertumbuhan sebesar 29,96% (yoy). Percepatan belanja berdasarkan langkah strategis pelaksanaan anggaran dilakukan pemerintah dari awal tahun untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021.

" Realisasi belanja pegawai sebesar Rp524,7 Miliar atau 53,6% dari pagu, realisasi belanja barang sebesar Rp441,3 Miliar atau 38,2% dari pagu, realisasi belanja modal sebesar Rp220,8 Miliar atau 31,3% dari pagu, dan realisasi belanja bansos sebesar Rp2,5 Miliar atau 49,3% dari pagu. Realisasi belanja barang mengalami pertumbuhan positif 21,9% dibandingkan triwulan I 2020 yang menunjukkan bahwa K/L berhasil mempercepat pelaksanaan anggarannya," ungkapnya.

Ia menuturkan, Realisasi belanja modal tumbuh 156,8% dibandingkan triwulan II 2020 menunjukkan percepatan pelaksanaan pembangunan fisik oleh K/L. Kementerian PUPR mendominasi kontribusi realisasi sebesar 63,8% untuk konektivitas darat (jalan dan jembatan), irigasi, jaringan, gedung, dan pengembangan pemukiman.

" sementara belanja bansos melalui K/L pada tahun 2021 berupa Bantuan Pendidikan Tinggi disalurkan oleh unit pendidikan dibawah Kementerian Agama yang diberikan untuk 475 mahasiswa. Belanja ini bersifat targeted dan disalurkan secara semesteran, dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh K/L, misalnya berdasarkan prestasi dan kemampuan ekonomi," terangnya.

Selanjutnya, dalam realokasi dan refocusing anggaran guna mendukung kebijakan penanganan Covid-19, berdasarkan PMK 17/PMK.07/2021 pagu Belanja TKDD untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan sebesar Rp151,15 M dari pagu awal APBN 2021. Realisasi belanja TKDD pada triwulan II 2021 sebesar Rp3.529,46 milliar.

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp370,08 miliar atau 64,24% dari pagu, Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp2.308,75 miliar atau 57,78% dari pagu, Dana Insentif Daerah (DID) mencapai Rp119,30 miliar atau 50,00% dari pagu, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mencapai Rp473,85 miliar atau 58,99% dari pagu, dan Dana Desa mencapai Rp168,35 miliar atau 50,33% dari pagu.

Beberapa arah kebijakan refocusing pemanfaatan TKDD pada 2021 antara lain:

a. Mengoptimalkan pemanfaatan DBH dalam mendukung penanganan kesehatan, insentif nakes, social safety net, dan PEN;

b. Minimal 8% DAU untuk vaksinasi, insentif nakes, dan pos komando tingkat kelurahan;

c. Mendukung pemulihan ekonomi melalui padat karya DAK Fisik;

d. Penanganan Covid-19 melalui penyesuaian penggunaan DAK Nonfisik Kesehatan;

e. Minimal 30% DID untuk penanganan Covid-19, sapras kesehatan, pelayanan kesehatan dan perlindungan social;  dan

f. Mendukung perekonomian desa melalui BLT Desa sebesar Rp300 ribu/KPM/bulan dan earmarked 8% untuk penanganan Covid-19 (aksi desa aman Covid-19). (*/BBR)